Wali Kota Makassar Sampaikan Aspirasi Daerah di Rakor Se-Sulawesi Bersama Wamendagri Bima Arya

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Forum strategis ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons dinamika fiskal nasional, khususnya terkait penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD), realisasi APBD, dan sinkronisasi program prioritas pembangunan.

Rakor turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur, serta para sekda provinsi, bupati, dan wakil bupati se-Sulawesi.

Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menampung aspirasi kepala daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.
Ia menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pendorong utama stabilitas nasional.

“Konsolidasi ini menjadi ruang bagi kepala daerah menyampaikan langsung dinamika di lapangan. Kami mencatat aspirasi mereka, terutama terkait penyesuaian dana transfer pusat dan pelaksanaan program strategis di daerah,” ujar Bima.

Menurutnya, perekonomian nasional tumbuh 5,12 persen di luar perkiraan banyak pihak, namun sebagian daerah masih menghadapi kendala penyerapan anggaran.
Data Kemendagri menunjukkan realisasi pendapatan APBD rata-rata nasional baru 63%, sedangkan realisasi belanja lebih rendah. Sulawesi Selatan sendiri berada di 10 besar nasional dengan capaian 52%.

“Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, ada empat langkah strategis: mempercepat realisasi APBD, meningkatkan inovasi PAD tanpa membebani masyarakat, memaksimalkan Program Strategis Nasional (PSN), serta mendorong peran swasta lewat kemudahan perizinan,” paparnya.

Bima juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp43 triliun guna memperkuat daya dorong pembangunan di daerah.

Dalam sesi dialog, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah kota, terutama dalam hal penataan aparatur dan sinkronisasi regulasi perizinan lintas instansi.

“Perubahan target pembangunan menuntut aparatur yang benar-benar capable. Namun, kewenangan kepala daerah dalam rotasi jabatan kadang masih terbatas,” ungkapnya.

Munafri juga menyoroti pentingnya penyederhanaan mekanisme perizinan investasi. Ia menilai, meski pemerintah kota telah berupaya memberikan kemudahan, masih ada hambatan pada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah.

“Kalau ada pihak lain yang tidak searah, investasi bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana dan sinkron antarinstansi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Munafri mengusulkan pembentukan task force khusus di bawah Kemendagri yang berfungsi menjembatani komunikasi antara daerah dan kementerian teknis.
Menurutnya, jalur komunikasi langsung ke tingkat menteri kerap sulit dilakukan oleh kepala daerah karena keterbatasan birokrasi.

“Kalau komunikasi hanya berhenti di level dirjen, banyak keputusan strategis yang tidak bisa dibawa pulang ke daerah. Perlu ada penghubung resmi untuk mempercepat respons dari kementerian,” tutupnya.

Rakor ini menegaskan semangat kolaboratif antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan ekonomi dan birokrasi.
Dengan adanya ruang dialog terbuka seperti ini, diharapkan setiap kebijakan pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di daerah.