APBD Perubahan Maros 2025 Turun Rp29 Miliar, PAD Justru Naik Rp22 Miliar

MAROS, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dan DPRD Maros resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dan Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maros, Kamis (25/9/2025).

Dalam laporan pembahasan, Anggota DPRD Maros, Dedy Aryan, menyampaikan bahwa APBD Perubahan 2025 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun, atau turun Rp29 miliar dibandingkan APBD pokok sebelumnya.

“Turun Rp29 miliar dari APBD pokok,” jelas Dedy.

Meski secara total menurun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan signifikan, naik Rp22 miliar dari Rp366 miliar menjadi Rp389 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp51 miliar, dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,23 triliun.

Untuk sisi belanja daerah, Dedy menambahkan terjadi kenaikan Rp14 miliar sehingga total belanja menjadi Rp1,67 triliun, termasuk peningkatan belanja tak terduga menjadi Rp1,3 miliar.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena terpangkas puluhan miliar, efisiensi harus dilakukan di berbagai sektor,” tegas Chaidir.

Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. “Tidak ada lagi penambahan perjalanan dinas tahun ini,” ujarnya.

Meski menghadapi penurunan dari pusat, Pemkab Maros tetap mendapatkan tambahan dana Rp13 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas.

“Tambahan dari provinsi ini akan kita fokuskan pada kegiatan infrastruktur penting, seperti perbaikan jalan berlubang serta penuntasan oprit di Lacolla dan Bontomanai,” kata Chaidir.

Dengan penyesuaian yang dilakukan, Pemkab Maros menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program prioritas bagi masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.