Pasca-Amankan Unjuk Rasa, Gubernur Sulsel Lepas Pasukan TNI dengan Apresiasi Tertinggi

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas penarikan pasukan TNI dari Divisi 3 Infanteri Kostrad dan Kodam XIV Hasanuddin yang bertugas mengamankan lokasi vital pemerintah selama gelombang unjuk rasa berlangsung. Pelepasan dilakukan dalam sebuah apresiasi singkat di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Jumat pagi.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh para prajurit. Ia menegaskan bahwa TNI tidak hanya siaga pada panggilan tugas tempur nasional, tetapi juga dengan tanggap hadir menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

“Melepas pasukan pengamanan yang telah bertugas mengamankan Sulsel beberapa hari terakhir untuk dapat kembali ke barak. Siaga dan setiap panggilan pengamanan meski melampaui tugas adalah komitmen bersama TNI,” ucap Andi Sudirman.

Ia menambahkan, TNI telah bekerja secara konstitusional dan maksimal dalam mengawal demokrasi, menjaga fasilitas publik, serta memastikan situasi tetap kondusif. Menurutnya, langkah TNI untuk tidak bersikap represif patut diapresiasi, meski harus menghadapi sejumlah tindakan provokatif dari massa.

“Saya salut dengan keberanian teman-teman. Saya menyaksikan langsung bagaimana TNI bekerja sesuai koridor hukum dan menunjukkan restraint yang tinggi. Saya mohon maaf karena ada personel yang menjadi korban pelemparan hingga terluka. Alhamdulillah, semua dapat kembali dengan selamat,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa kehadiran TNI bukan sekadar dalam kapasitas pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menjaga perdamaian dan ketertiban bersama.

“Terima kasih banyak serta apresiasi dan penghargaan tinggi dari Pemprov Sulsel kepada Divisi 3 Infanteri Kostrad serta Kodam XIV Hasanuddin. Sulsel damai untuk semua,” tegasnya.

Keberhasilan pengamanan ini menunjukkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan TNI dalam merespons dinamika sosial, sekaligus memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat berjalan aman tanpa mengganggu stabilitas dan pelayanan publik.