Patuh Instruksi Mendagri, Bupati Maros Batalkan Semua Agenda Luar Kota

MAROS, BUKAMATANEWS - Menyikapi instruksi khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bupati Maros H. Chaidir Syam memastikan untuk tetap berada di wilayah kabupaten guna menjaga stabilitas dan fokus mengendalikan situasi daerah. Instruksi yang diterima sejak Senin (1/9) lalu tersebut meminta seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing hingga besok, 4 September 2025.

Sebagai konsekuensinya, Bupati Chaidir Syam terpaksa membatalkan dua agenda pentingnya di luar kota, yaitu sebuah Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta dan sebuah acara kebudayaan di Bali.

“Iya benar ada instruksinya hingga tanggal 4 September. Tugas utama kami adalah di sini, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Maros tetap terjaga,” ujar Chaidir Syam saat dikonfirmasi, Rabu (3/9).

Alih-alih keluar daerah, Bupati justru mengintensifkan sejumlah agenda kerja pokok di dalam wilayah Kabupaten Maros. Dalam tiga hari terakhir, mantan Sekretaris Daerah Maros ini tercatat telah menjalankan serangkaian aktivitas padat.

Di antara agenda tersebut adalah menerima secara langsung aspirasi massa demonstrasi di depan Gedung DPRD Maros, menyambut kedatangan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah, hingga memimpin rapat paripurna membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 bersama para anggota DPRD setempat.

“Semua agenda di daerah tetap berjalan seperti biasa. Justru lebih intens karena kita harus memastikan roda pemerintahan tetap terkendali dan semua program berjalan optimal,” tegas Chaidir.

Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, S.T., M.T Tidak memiliki agenda luar kota sejak instruksi diterbitkan, Wabup aktif menjalankan tugasnya, di antaranya menghadiri acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) terkait perkembangan transportasi kereta api di Maros, serta melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan RSUD Camba.

Kebijakan untuk tetap berada di daerah ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan kepemimpinan pemerintah daerah hadir langsung di tengah masyarakat, terutama dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang mungkin terjadi.