DPRD Parepare Minta Transparansi Penyaluran Dana Efisiensi Rp53 Miliar

PAREPARE,BUKAMATANEWS – Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir N.Si, menjelaskan mekanisme penggunaan dana hasil efisiensi kegiatan OPD dalam Program Obras yang disiarkan Senin (21/7/2025). Menurutnya, dana efisiensi ini mencapai Rp53 miliar dan telah dialokasikan kembali oleh Pemerintah Kota Parepare untuk berbagai kegiatan prioritas.

“Setelah kami rapat Banggar kemarin, kami tambahkan satu sesi untuk membahas efisiensi. Ternyata ada Rp53 miliar yang terkumpul dari beberapa kegiatan dinas yang dikurangi. Dana ini digunakan oleh Wali Kota untuk menambah beberapa kegiatan, termasuk bantuan pakaian seragam sekitar Rp5 miliar dan pembangunan fisik lainnya,” jelas Kaharuddin.

Dana Efisiensi Dialihkan ke Program Prioritas

Kaharuddin menambahkan, dana efisiensi ini sepenuhnya dikendalikan oleh kepala daerah dan kepala OPD, tanpa melibatkan DPR dalam tahap awal pengalokasiannya. Karena itu, DPR Kota Parepare meminta keterlibatan legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan dana ini transparan dan tepat sasaran.

“Kemarin kami minta supaya DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, kami minta semua komisi untuk mengundang mitra kerjanya, yakni OPD yang menerima tambahan dana dari efisiensi Rp53 miliar. Tidak semua OPD, hanya 10 dinas yang terkena tambahan. Kita ingin tahu rencana penggunaan dana tambahan itu dan tujuan pemanfaatannya, supaya DPR bisa ikut mengawasi,” tegas Kaharuddin.

Pentingnya Pengawasan DPR

Kaharuddin menekankan bahwa pengawasan DPR penting untuk memastikan dana efisiensi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah kota. Dana tambahan ini rencananya akan digunakan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur fisik di wilayah kota.

“Dengan mekanisme ini, DPR bisa memastikan semua penggunaan dana efisiensi jelas tujuannya dan tepat manfaat. Ini juga sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui alokasi tambahan anggaran,” tambahnya.

Langkah DPRD Selanjutnya

Seluruh komisi DPRD Parepare saat ini dijadwalkan mengundang OPD terkait untuk memaparkan rencana penggunaan tambahan dana efisiensi tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan program pembangunan kota.

Kaharuddin menegaskan, DPR tidak menolak efisiensi anggaran, tetapi menekankan perlunya keterlibatan legislatif agar pengawasan berjalan optimal dan dana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“Tujuan kami jelas, agar setiap rupiah dari APBD dimanfaatkan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi warga Parepare,” pungkasnya.