Poltekpar Makassar Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lewat Sosialisasi PPID

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Dalam upaya memperkuat budaya transparansi dan tata kelola yang akuntabel, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggelar kegiatan Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik serta Tugas dan Fungsi PPID, yang berlangsung di Gedung Amanna Gappa, Lantai 2.

Acara ini diikuti lebih dari 60 peserta dari kalangan pimpinan, dosen, pejabat struktural, hingga staf Poltekpar Makassar, dan menjadi bagian dari komitmen institusi vokasi pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akurat.

Hadir sebagai narasumber utama, Annie Londa, SH., MH., Tenaga Ahli Bidang Hukum Komisi Informasi Pusat RI, yang membahas tuntas regulasi dasar keterbukaan informasi, termasuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sejumlah Peraturan Komisi Informasi (Perki) mengenai standar layanan informasi publik.

“Optimalisasi peran PPID sangat penting untuk membangun sistem pelayanan informasi yang cepat, murah, dan terpercaya. Setiap badan publik, termasuk perguruan tinggi, wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK),” tegas Annie Londa.

Ia juga menyoroti pentingnya uji konsekuensi terhadap informasi yang bersifat terbatas atau rahasia, demi menjamin hak publik untuk memperoleh informasi yang benar serta mendorong pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Poltekpar Makassar, Dr. Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par., CHE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya kolektif dalam memperkuat semangat keterbukaan, terlebih dengan banyaknya pegawai baru dalam beberapa tahun terakhir.

“Keterbukaan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tim PPID. Seluruh unit kerja harus sadar dan siap memberikan layanan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujar Herry.

Ia juga mengapresiasi pencapaian Poltekpar Makassar yang dalam dua tahun terakhir berhasil meraih predikat “Informatif” dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID oleh Kementerian Pariwisata.

Selain menyinggung regulasi, narasumber juga membahas potensi sengketa informasi publik, mekanisme penyelesaiannya, hingga tantangan dalam pengelolaan dokumentasi yang membutuhkan dukungan teknologi informasi dan sinergi internal yang solid.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak sivitas akademika Poltekpar Makassar yang memahami pentingnya keterbukaan informasi, serta memperkuat institusi sebagai lembaga pendidikan vokasi yang transparan, informatif, dan bertanggung jawab di mata publik.