Tanggapan Wali Kota Makassar Soal Rapat di Hotel: “Yang Penting Tepat Guna"

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons positif pelonggaran kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di luar kantor, seperti di hotel atau restoran. Ia menilai kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas, selama tetap mengedepankan efisiensi dan kebutuhan riil.

“Rapat di luar kantor bukan hal baru. Yang terpenting adalah efisiensi anggaran dan ketersediaan ruang. Kalau memang tidak memungkinkan dilakukan di kantor, maka boleh saja di luar, asal tujuannya jelas dan rasional,” ujar Munafri, Minggu (9/6/2025).

Munafri mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar juga pernah menggelar rapat strategis di luar ruangan, seperti saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk RPJMD 2025–2029 yang berlangsung di Lapangan Karebosi. Langkah ini diambil karena keterbatasan ruang yang memadai di kantor pemerintahan.

“Ruang pertemuan kami terbatas. Waktu Musrenbang, peserta cukup banyak, dan Karebosi jadi pilihan yang ideal karena terbuka dan bisa menampung semua,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan resmi di hotel, dengan catatan mengikuti prosedur yang berlaku dan berdasar pada urgensi kegiatan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung kelancaran koordinasi dan sosialisasi program-program strategis daerah.

“Yang penting tetap dalam koridor aturan dan tidak menjadi ajang pemborosan,” tegas Munafri.

Dengan pelonggaran ini, Pemkot Makassar siap memanfaatkannya secara bijak, guna meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.