Penyerahan Laporan Keuangan, Ketua DPRD Parepare Minta Pendampingan Berkala BPKP

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya saat menjadi perwakilan enam ketua DPRD dari berbagai kabupaten/kota dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPKP Sulsel, Rabu (4/6/2025).

Kaharuddin Kadir menekankan bahwa pendampingan berkala lebih penting daripada sekadar audit tahunan. "Perlu ada jadwal berkala dari BPKP untuk melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. Bukan hanya pada saat audit, agar pemerintah bisa lebih tertib mengelola keuangan daerah," ujarnya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Bupati Wajo, Andi Rosman, Kaharuddin juga berharap BPKP dapat memberikan pendampingan khusus kepada DPRD. Menurutnya, hal ini krusial mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. "Sangat perlu BPKP untuk melakukan pendampingan di DPRD, dalam rangka tertib dalam penggunaan APBD," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kaharuddin Kadir turut menyampaikan pencapaian membanggakan bagi enam kabupaten/kota yang hadir, yaitu Wajo, Parepare, Toraja, Toraja Utara, Luwu, dan Gowa. Keenam daerah tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Alhamdulillah, enam kabupaten/kota yang hadir semuanya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Artinya, Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan ini sesuai prinsip akuntansi pemerintahan," pungkasnya.

Kaharuddin Kadir hadir dalam acara tersebut bersama Wali Kota Parepare untuk menyerahkan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang juga disaksikan langsung oleh Kepala BPKP Sulsel, Winner Franky.