JAKARTA, BUKAMATANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang 2024 ada lebih dari 5.000 pengaduan yang masuk ke KPK. Dari jumlah itu, 1.600 diantaranya berasal dari aduan Whistleblowing System (WBS).
"Ini menunjukkan bahwa WBS sudah menjadi salah satu media pelaporan favorit yang digunakan masyarakat. Dari 1.600 tadi, sekitar 30 persennya dapat diverifikasi dan dilakukan investigasi awal," kata Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, dalam acara Penandatanganan Kerja $ama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
Sistem pelaporan ini, kata Eko, bukan hanya untuk pegawai Kemendag, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan. Dia melanjutkan, laporan yang diadukan tidak hanya terkait tindak pidana korupsi, tetapi juga terkait upaya pencegahan.
"Apabila ada kegiatan, misalnya pegawai merasa ada pelayanan yang perlu diperbaiki sistemnya. Nanti teman-teman dari Inspektur Jenderal akan mencoba menelusuri, menginvestigasi tentu saja untuk memitigasi risiko," ujarnya.
Terkait identitas pelapor, pihaknya bersama Kementerian Perdagangan sepakat untuk menjamin kerahasiaannya. Selain itu, pihaknya juga menjamin perlindungan terhadap karir pegawai atau masyarakat yang melapor.
"Saya kira ini sudah positif. Ini mungkin juga sejalan dengan apa yang kita bisa lihat dalam PP Nomor 43 tahun 2018, yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucap Eko. (*)
BERITA TERKAIT
-
Pakar Kebijakan Publik Nilai Penanganan Kasus CSR BI-OJK Mangkrak, Rusak Citra Institusi DPR, BI dan KPK
-
KPK Tetapkan Delapan Tersangka, OTT Dugaan Korupsi Pengurusan HGB Summarecon
-
MAKI: KPK Bisa Jemput Paksa Dua Tersangka Anggota DPR untuk Tuntaskan CSR BI
-
Pemprov Sulsel dan Koorsup KPK Perkuat Pengawasan MYP 2025–2027, Tinjau Proyek di Pinrang, Sidrap, dan Wajo
-
Usai Terjaring OTT KPK, DPP PAN Pecat Lalu Ahmad Zaini dari Keanggotaan Partai