Bulog Beberkan Alasan Minimnya Pasokan Beras SPHP di Papua dan Wilayah Timur
Perum Bulog mengungkap alasan minimnya pasokan beras SPHP di ritel, termasuk Papua, karena penyaluran belum dibuka kembali usai Ramadan dan fokus pada penyerapan panen.
BUKAMATANEWS — Minimnya pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel, termasuk di wilayah Papua, tengah menjadi sorotan. Perum Bulog menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena program SPHP untuk periode Mei 2025 belum dibuka kembali setelah sempat dijalankan selama bulan Ramadan.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah untuk melanjutkan distribusi beras SPHP.
"Jadi kalau SPHP sampai sekarang kan masih belum dibuka kembali setelah kemarin dibuka pada saat puasa Ramadan. Nah, sekarang karena masih fokus untuk penyerapan, SPHP belum dijalankan," ujarnya di Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta Selatan, Jumat (16/5).
Saat ini, Bulog tengah memprioritaskan penyerapan hasil panen yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Suyamto menyatakan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman, termasuk di Papua. "Kalau stok kan disampaikan kalau enggak salah kita 3,7 juta ton, termasuk di Papua 4-5 ribu ton, itu sangat cukup," tegasnya.
Di Papua, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Haris Manuputty, mengeluhkan minimnya pasokan beras SPHP yang hanya mencapai 10 ton per pekan. Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari kebutuhan pasar. Selain itu, ia juga menyoroti pembebanan ongkos kirim yang dikenakan meski pengusaha mengambil sendiri barang dari gudang Bulog.
Selain beras SPHP, distribusi minyak goreng merek Minyakita juga turut dikeluhkan oleh para pengusaha ritel. Suyamto menyebut bahwa kendala utama ada pada pasokan dari produsen.
"Untuk minyak goreng itu kan Bulog sangat tergantung dari suplai. Walaupun Bulog D1, tapi kita suplainya dari produsen itu enggak lancar," jelasnya.
Haris Manuputty mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengalami kerugian akibat harga jual Minyakita yang tidak seimbang dengan harga pembelian.
"Minyakita kami beli Rp15.700, tapi disuruh jual dengan harga sama. Kami pernah rugi karena punya 10 ribu karton. Sekarang disuruh masuk lagi, kami takut," katanya.
Sementara itu, Suyamto memastikan bahwa Bulog akan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan, termasuk di wilayah timur Indonesia.
"Kita tunggu penugasan dari pemerintah. Apabila memang dipandang perlu dilakukan SPHP, ya kita akan dapat penugasan untuk bisa masuk SPHP," tutupnya.
