PGN Ungkap Indonesia Kekurangan Pasokan Gas hingga 2035, Bagaimana Dampaknya?
PGN memperingatkan bahwa Indonesia akan mengalami defisit gas hingga 2035 akibat penurunan produksi dan minimnya cadangan baru. Dampaknya berpotensi memengaruhi ekonomi dan industri nasional.
BUKAMATANEWS – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap bahwa Indonesia sedang menghadapi kekurangan pasokan gas yang diprediksi berlangsung hingga tahun 2035. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa yang menjadi pusat konsumsi energi nasional.
Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, menjelaskan bahwa defisit gas yang terjadi saat ini mencapai angka hingga 513 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Menurutnya, penyebab utama kekurangan ini adalah penurunan produksi alami dari sumber gas yang ada, sementara eksplorasi dan produksi dari lapangan baru belum mampu mengimbangi penurunan tersebut.
"Defisit ini sudah mulai dirasakan sejak 2025. Kami perkirakan situasi ini akan terus memburuk hingga 2035, jika tidak ada penemuan cadangan gas baru yang signifikan," ungkap Arief dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/4).
Defisit Terbesar di Jawa dan Sumatera
PGN memproyeksikan bahwa tren penurunan pasokan gas akan paling terasa di beberapa kawasan strategis seperti Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Utara sendiri, kekurangan pasokan diperkirakan akan dimulai pada 2028 dan berlanjut hingga 2035, dengan estimasi defisit mencapai 96 MMSCFD.
"Grafik keseimbangan pasokan gas kami menunjukkan tren penurunan sejak 2025, dan diprediksi akan terus menurun hingga mencapai defisit maksimum 513 MMSCFD pada 2035," tambah Arief.
Dampak Ekonomi dan Industri
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menegaskan bahwa defisit gas tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna gas rumah tangga, tetapi juga pada industri besar seperti pupuk dan energi.
“Ketika pasokan gas menurun, maka harga akan naik. Hal ini berpotensi menimbulkan inflasi dan tekanan biaya produksi bagi industri,” ujar Huda.
Menurutnya, kebutuhan gas nasional akan terus meningkat seiring dengan perkembangan sektor industri dan upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi. Oleh karena itu, Huda menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ekspor Liquefied Natural Gas (LNG).
“Indonesia sebenarnya punya cadangan LNG cukup besar. Namun sayangnya, porsi besar LNG justru diekspor, padahal kebutuhan dalam negeri sedang tinggi,” katanya.
Evaluasi Strategi Energi
Huda menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada ketahanan energi nasional. Ia meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas alokasi gas, terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik sebelum melepasnya ke pasar ekspor.
Dengan tren konsumsi energi yang terus meningkat, defisit gas dapat menjadi masalah besar jika tidak ditangani dari sekarang. Baik masyarakat maupun pelaku industri berisiko mengalami kesulitan akses dan kenaikan biaya energi secara signifikan.
