Diskusi Publik: Ekonomi RI Terancam Mandek di 4,7%, Indonesia Bisa Apa?

BUKAMATANEWS - Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk “IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7%: Indonesia Bisa Apa?” secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (28/4). Diskusi ini menghadirkan sejumlah pakar ekonomi nasional untuk mengupas proyeksi suram dari Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencari solusi konkret di tengah gejolak global.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, membuka diskusi dengan menyoroti pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7%—di bawah ambang psikologis 5%. Ia menilai ini sebagai konsekuensi dari persoalan struktural yang belum tuntas di masa lalu dan kini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Meski pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,2% pada 2025, tetapi tidak terlihat terobosan berarti dalam asumsi makro maupun penyusunan APBN,” ujar Handi. Ia menilai ketergantungan pada konsumsi rumah tangga sebesar 4,9% menunjukkan kerentanan tinggi terhadap guncangan eksternal. Selain itu, Handi menyoroti program prioritas seperti Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran raksasa—hingga Rp750 triliun—namun belum disertai kesiapan eksekusi yang memadai.

Handi juga memperingatkan dampak dari ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, yang memperburuk ketidakpastian dan memperlambat laju konsumsi dunia. Di sisi lain, ia melihat peluang dari pembatasan tarif produk asal China, Vietnam, dan Bangladesh, namun mengingatkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih rapuh, ditandai oleh utang menembus Rp8.000 triliun, deindustrialisasi, dan lemahnya produktivitas SDM.

Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, Dr. M. Rizal Taufiqurrahman, turut menyuarakan keprihatinan serupa. Ia menyebut target pertumbuhan 5,2% dalam APBN 2025 sangat ambisius, mengingat pertumbuhan global yang diproyeksikan hanya 2,8%. "Kebijakan tarif Trump dan kecenderungan global menuju bilateralisme akan semakin menguji daya saing Indonesia," ujarnya.

Rizal juga menyoroti ancaman peningkatan pengangguran akibat fenomena jobless growth dan dominasi sektor informal. Ia mendorong pemerintah memperkuat industrialisasi berbasis teknologi menengah serta memberikan insentif agresif untuk riset dan pengembangan sektor strategis seperti semikonduktor dan baterai EV.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Dr. Piter Abdullah, mengungkapkan keprihatinan atas gelombang PHK yang makin meluas. Ia menyebutkan bahwa indikator pasar tenaga kerja terus memburuk, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. “Penurunan konsumsi domestik terlihat jelas selama Ramadan dan Idulfitri. Ini bukan sinyal optimisme, melainkan tanda darurat ekonomi,” tegas Piter.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, melengkapi diskusi dengan pandangan makro yang tajam. Ia menilai bahwa pelemahan ekonomi tidak hanya dialami Indonesia, namun tekanan dari dalam negeri memperparah situasi. “Kita menghadapi masalah fiskal, moneter, hingga regulasi yang berbelit. Jumlah peraturan yang membanjiri dunia usaha menunjukkan ketidakpastian hukum yang akut,” ungkap Yose.

Ia juga mengkritik kebijakan ekonomi yang cenderung tertutup, seperti kewajiban TKDN yang dinilai menghambat investasi asing. Yose mencontohkan hengkangnya LG dari proyek baterai senilai hampir 10 miliar dolar AS sebagai sinyal serius bagi iklim investasi nasional.

Yose menegaskan perlunya perubahan paradigma kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan efisien. “Sudah saatnya kita mengakhiri pendekatan inward-looking yang justru menghambat pertumbuhan,” tutupnya.

Diskusi publik ini menggambarkan urgensi penataan ulang strategi ekonomi nasional. Para pakar sepakat bahwa pemerintah perlu fokus pada kebijakan berbasis data, pelaksanaan yang kuat, dan iklim usaha yang bersahabat untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.