Embarkasi Makassar Siap Layani 15.856 Jemaah dari Delapan Provinsi

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Embarkasi Makassar siap melayani 15.856 jemaah dari delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan dua provinsi sebagai embarkasi antara yaitu Gorontalo dan Maluku.

Hal tersebut diungkap Kepala Kantor Kemenag Sulsel, Ali Yafid, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja terkait penyelenggaraan ibadah haji, yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Ali Yafid melaporkan, jemaah haji di Embarkasi Makassar akan diberangkatkan dalam 41 Kloter (Kelompok Terbang) dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia type Boeing 777 dengan kapasitas penumpang sebanyak 393 orang.

Kloter 1 UPG akan masuk asrama haji pada tanggal 1 Mei 2025 dan akan

diberangkatkan pada tanggal 2 Mei 2025. Operasional pemberangkatan jemaah haji akan berjalan selama 31 hari sampai tanggal 31 Mei 2025. Kepulangan jemaah haji mulai tanggal 11 Juni 2025 sampai tanggal 11 Juli 2025.

Lanjutnya, segala fasilitas Asrama Haji Embarkasi Makassar telah dipersiapkan mulai dari sarana wisma yang dapat menampung jemaah haji untuk dua Kloter (786 orang) dan jemaah haji transit sebanyak satu kloter (393 orang), sarana manasik ibadah, aula penerimaan dan pemberangkatan, mockup pesawat, poliklinik, dapur, dan juga sarana transportasi. Bahkan, Asrama Haji Makassar menyiapkan sarana transportasi untuk melayani mobilitas jemaah haji selama di asrama haji terutama bagi jemaah lansia.

Mantan Kabid PHU Kanwil Kemenag Sulsel ini juga menyampaikan bahwa apel siaga PPIH Embarkasi Makassar akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei

2025 untuk memastikan setiap komponen penyelenggaraan haji Embarkasi

Makassar siap dalam melaksanakan tugas.

Kakanwil juga membeberkan data bahwa jumlah waiting list jemaah haji Sulsel per 25 April 2025 sebanyak 245.455 orang. Kabupaten dengan masa tunggu paling lama adalah Kabupaten Bantaeng (48 tahun) dan Sidrap (46 tahun), dan yang paling singkat adalah Kabupaten Luwu (23 tahun) dan Tana Toraja (24 tahun).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid ini dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), para Kakanwil Kemenag Provinsi yang memiliki Embarkasi Haji, serta jajaran pimpinan Maskapai Garuda Indonesia, Lion Air dan Saudia Airlines.

Dalam rapat tersebut, Abdul Wachid menyampaikan sejumlah poin kesimpulan yang telah disepakati bersama seluruh peserta rapat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam memastikan layanan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan maksimal dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.

"Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama dan Lembaga atau pihak terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai evaluasi dan rekomendasi demi peningkatan kualitas layanan haji, mulai dari aspek transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan," ujar Marwan.

Selain itu, Komisi VIII menekankan pentingnya keterlibatan aktif maskapai penerbangan nasional dalam menjamin ketepatan jadwal penerbangan, peningkatan kualitas layanan dalam pesawat, serta komitmen terhadap perlindungan hak-hak jemaah.

Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan seluruh mitra kerja untuk terus berkoordinasi secara intensif dan terbuka agar seluruh potensi kendala teknis dan non-teknis dapat diminimalisasi, agar penyelenggaraan haji tahun 2025 ini bisa sukses dan lebih baik lagi dari sebelumnya. (*)