Ganggu Pelaku Usaha dan Investasi, Pemerintah dan Aparatur Hukum Didesak Tertibkan Premanisme Berkedok Ormas

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak untuk segera menertibkan praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, mengungkapkan, aksi premanisme yang mengganggu pelaku usaha dan industri dapat merusak iklim investasi nasional. Ia mengingatkan, gangguan terhadap iklim investasi akan berimplikasi langsung pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

"Jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," kata Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menekankan bahwa faktor keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Misalnya, belum ada jalan, listrik, perumahan, dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XII DPR, Eddy juga menyoroti pentingnya investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global. Ia menjelaskan, saat ini kinerja ekonomi Indonesia sangat bergantung pada masuknya aliran investasi untuk mengimbangi melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor.

"Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor akibat pelemahan harga komoditas serta penerapan tarif oleh Amerika Serikat, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi," ujar Eddy. 

Ia menegaskan, hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia akan mempersulit pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut. 

"Ini bukan angka kecil. Dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan mempersulit upaya kita untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Eddy mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme. Ia meyakini, semakin cepat penanganan dilakukan, semakin kuat sinyal positif yang dikirimkan kepada dunia usaha mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para ormas tersebut. Diharapkan ini dapat membuat rasa aman untuk para investor," terangnya. (*)