Efisiensi Anggaran, OPD Lingkup Pemprov Sulsel Diminta Revisi Seluruh Struktur Belanja

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulsel diminta merevisi seluruh struktur belanja mereka masing-masing. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat memimpin Rapat Koordinasi OPD Lingkup Pemprov Sulsel terkait Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu, 22 Februari 2025.

Jufri Rahman mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari arahan Gubernur Sulsel dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Rapat ini menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dalam pengarahan perdana kemarin. Anggaran OPD itu menyesuaikan dan merevisi semua struktur belanja mereka masing-masing sesuai dengan arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir memberikan penjelasan terkait tindak lanjut Inpres tersebut yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Setiawan Aswad dan Tim Ahli yang membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prof Murtir Jeddawi.

Keduanya memberikan materi terkait apa yang menjadi fokus dan prioritas Pemprov Sulsel untuk memenuhi standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, dan termasuk penyelesaian infrastruktur yang dianggap perlu ditangani segera karena akan berpengaruh kepada kualitas layanan terhadap masyarakat.

Jufri Rahman menjelaskan, rencananya Senin pekan depan TAPD akan membuka Desk Efisiensi yang dimotori Bappelitbangda bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan secara bergantian memanggil unit kerja atau OPD untuk berdiskusi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian (anggaran) sesuai dengan arahan Gubernur Sulsel. (*)