Pelantikan Kepala Daerah Serentak di Jakarta Dinilai Kontras dengan Semangat Efisiensi Anggaran

MAKASSAR, BUKAMATANEWS -Pengamat Politik, E.Z. Muttaqien Yunus, M.Si, menyoroti pelaksanaan pelantikan kepala daerah serentak yang dilaksanakan terpusat di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Menurutnya, hal ini kontras dengan kebijakan Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.

Kang Aking, sapaan akrab Muttaqien Yunus, menyampaikan, proses pelantikan kepala daerah yang dilakukan serentak di Jakarta menjadi suatu catatan sejarah tersendiri. Kegiatan ini tentunya akan mendorong gejolak perekonomian di Jakarta sebagai lokasi pelantikan.

"Setiap kepala daerah yang dilantik tentunya akan membawa rombongan ADC, pengawal, serta tim sukses bahkan tidak sedikit juga ASN-ASN yang turut berangkat untuk merayakan proses pelantikan kepala daerahnya," ujarnya.

Harga tiket maskapai menjelang hari pelantikan kemarin melonjak drastis, menunjukkan tingginya permintaan dan lonjakan penumpang. Pengusaha penerbangan, transportasi darat di Jakarta, perhotelan dan kuliner, akan mendapatkan durian runtuh dengan berkumpulnya semua kepala daerah terpilih yang akan dilantik.

"Namun kalau dihitung seluruh pengeluaran anggaran yang ditimbulkan dengan adanya penyelenggaraan pelantikan di Jakarta hanya memberi efek ekonomi di satu daerah saja, dengan kondisi efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden menjadi sangat kontras. Pelaksanaan efisiensi anggaran akhirnya seakan terlihat timpang, di saat kegiatan dan program yang harus dilaksanakan di daerah-daerah menjadi banyak yang terpotong," terangnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Kang Aking adalah gemuknya susunan kabinet yang ada saat ini, tidak mencerminkan sebuah proses efisiensi anggaran di pusat.

"Masyarakat akhirnya lebih memandang bahwa susunan kabinet tidak lain pada proses pembagian kekuasaan kepada tim sukses pemenangan Pilpres kemarin," ujarnya.

"Kami berharap, jika memang efisiensi anggaran dibutuhkan agar dapat terlaksana dengan prinsip senasib sepenanggungan antara pusat dan daerah. Jika saja pelantikan untuk wali kota serta bupati dilaksanakan di daerah masing-masing, maka perputaran ekonomi yang terjadi akan turut menumbuhkan perekonomian di daerah. Apalagi ada beberapa daerah kecil yang perekonomiannya itu bertumpu pada APBD di daerahnya ketika terjadi efisiensi anggaran sangat mempengaruhi roda ekonomi di daerahnya," urainya.

"Saya membaca tulisan Nanik S Deyang bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk menghimpun dana yang akan digunakan melaksanakan 35 megaproyek nasional. Pertanyaannya, kenapa harus memaksakan efisiensi untuk mengcover 35 proyek tersebut? Kenapa tidak dibuat bertahap saja terlebih dahulu untuk membiayai 20 megaproyek dulu saja misalnya, sisanya nanti menyusul," sambungnya.

Pelaksanaan retreat kepala daerah yang dilakukan sehari setelah pelantikan, juga menjadi perhatian Kang Aking. Ia melihat, reatreat sebagai sebuah satu proses konsolidasi yang menarik. Soliditas kepala-kepala daerah diharapkan akan terbangun, keakraban di masa-masa retreat diharapkan dapat membangun komunikasi yang positif dalam upaya proses pembangunan ke depannya.

"Namun, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan kepala daerah yang belum dilantik? Apakah nanti akan ada retreat susulan? Lama waktu pelaksanaan retreat juga saya melihat terlalu panjang, dibandingkan dengan retreat menteri-menteri kemarin, pelaksanaan retreat kepala daerah dari 21-28 menjadi terlalu lama, sementara kepala-kepala daerah yang terpilih ini harusnya segera hadir di daerahnya masing-masing untuk mengkonsolidasikan rencana-rencana pembangunan di daerah masing-masing," terangnya.

Meski penuh sorotan, Kang Aking mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang dilantik. "Selamat bekerja kepada kepala-kepala daerah yang telah dilantik. Semoga dapat segera merealisasikan janji-janji politiknya," ucapnya. (*)