Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Honorer Karena Efisiensi Anggaran

BUKAMATANEWS -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer imbas efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Ia membantah kabar bahwa pemangkasan anggaran K/L sebesar Rp309 triliun yang dilakukan demi efisiensi APBN 2025 membuat para pegawai honorer di-PHK.

"Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer," tegasnya dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Keuangan berjanji melakukan penelitian lebih lanjut arahan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres itu, Sang Kepala Negara memerintahkan penghematan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah senilai Rp306,69 triliun.

Meski Prabowo menekankan efisiensi tak boleh menyasar belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos), tapi informasi soal PHK sampai pemutusan kontrak honorer mencuat liar.

"Untuk itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer," janji Sri Mulyani.

"Dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), yaitu pelayanan publik yang baik," tandasnya.