Ketua Umum BMPS Sulsel Irman YL Minta Dinas Pendidikan Tak Anaktirikan Sekolah Swasta

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Gedung Guru HM Jusuf Kalla, Kompleks Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Kamis, 13 Februari 2025.

Dalam Muswil yang mengusung tema Konsolidasi dan Eksistensi tersebut, Ketua Umum BMPS Sulsel Irman Yasin Limpo menyoroti jumlah rombongan belajar di sekolah negeri yang melebihi aturan, serta terkait redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta. Ia juga meminta pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan di semua tingkatan untuk tidak menganaktirikan sekolah swasta.

"Saya berharap pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan tidak menganaktirikan sekolah swasta. Kalaupun harus membedakan, maka jika sekolah negeri adalah anak kandung Disdik, sekolah swasta adalah anak ideologinya," kata None, sapaan akrab Irman Yasin Limpo.

Menurut None, hanya di sekolah swasta tematik pendidikan itu berjalan. Karena itu, BMPS mengajak untuk berkolaborasi dan bersinergi, tumbuh bersama, dan membuat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta semakin tipis.

Iapun meminta agar Dinas Pendidikan serta sekolah negeri konsisten pada jumlah rombongan belajar (Rombel) yang telah ditetapkan, yakni maksimal 36 orang. Hal ini bukan hanya karena sekolah swasta butuh siswa, tetapi untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan di Sulsel.

"Pada ahli sudah menghitung kemampuan guru mendidik anak-anak. Satu guru, maksimal 36 orang. Itupun paling hanya 3 siswa yang bisa menerima dengan baik materi yang diberikan," terangnya.

None yakin, dengan kolaborasi akan mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Sulsel. "SMA Negeri 5 Tinggimoncong kenapa dulu menjadi sekolah unggulan, karena berkolaborasi. Disana ada Yayasan Sawerigading yang merupakan milik Unhas.

Yayasan Sawerigading lah yang meramu bagaimana tematik boarding school dan kemampuan belajar anak.

Selanjutnya, None kembali mengingatkan soal redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. "Kami membutuhkan komponen utama untuk ditekan yaitu biaya terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Kami mohon guru ASN didistribusi juga ke swasta. Apalagi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2025 mensyaratkan itu, pungkasnya.

Muswil BMPS Sulsel ini juga dirangkaikan dengan peluncuran webiste BMPS Sulsel dan peresmian operasional Sekretariat BMPS Sulsel. (*)