Dinas Kominfo SP Selayar Gelar Rakor Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik
Menyinggung terkait penilaian monev tahun 2023, Mesdiyono menyebut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki status Cukup Informatif dari yang sebelumnya Tidak Informatif.
SELAYAR, BUKAMATANEWS – Dinas Kominfo Statistik dan Persandian melalui Bidang Humas Informasi dan Komunikasi Publik melakukan rapat koordinasi dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengisian Self Assestment Questionere (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Mesdiyono didampingi oleh Plt Kadis Kominfo SP Andi Dwiyanti Musrifah Basli, serta Kabid Humas IKP Andi Sandra Esty Abriany.
Plt Kadis Kominfo SP Musrifah Basli dalam laporannya menyebutkan, rakor monev yang dilaksanakan itu merupakan follow up dari surat Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor 000/9/KI/SS/1/2025 terkait Pembukaan dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
"SAQ atau Self Assestment Questionere adalah metode yang digunakan untuk menilai keterbukaan informasi publik pada SPBE baik di tingkat pusat maupun daerah. Kehadirannya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik," ucap Musrifah Basli.

SAQ itu, kata Musrifah Basli, berbentuk form penilaian yang wajib diisi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) instansi pemerintah setempat. Untuk instansi pemerintah tingkat daerah, hasilnya dikirimkan kepada Komisi Informasi Daerah untuk dilakukan pemeringkatan pelayanan informasi publik.
"Tujuan dilaksanakannya rapat hari ini adalah agar kita bersama – sama melengkapi kebutuhan data (informasi) dalam form penilaian yang dibutuhkan untuk monev keterbukaan informasi publik 2024. Kami mohon kerja sama bapak ibu kepala OPD untuk membantu PPID utama dalam melengkapi SAQ," pintanya.
Sekda Kepulauan Selayar Mesdiyono mengatakan, pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik pada badan publik dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi.
"Akhir dari seluruh tahapan yaitu penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik," terangnya.
Menyinggung terkait penilaian monev tahun 2023, Mesdiyono menyebut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki status Cukup Informatif dari yang sebelumnya Tidak Informatif.
"Prestasi ini patut kita syukuri, akan tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta status PPID kita menjadi Menuju Informatif, bahkan menjadi Informatif. Untuk mewujudkan harapan ini, maka saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah agar membantu PPID utama, yakni Dinas Kominfo-SP untuk melengkapi data atau informasi publik yang dibutuhkan melalui pengisian Self Assesment Questionnaire," kata Mesdiyono. (*)
News Feed
Bupati Luwu Utara Ajak Pemuda Jadi Prajurit TNI AD, Ingatkan Seleksi Gratis dan Bebas Calo
16 November 2026 17:16
Pasokan Listrik Sulsel Terganggu, Produksi PLTA Anjlok dari 800 Jadi 300 MW
16 November 2026 15:54
387 UMKM Sulsel Dapat Suntikan Peralatan Usaha, Mesin Kopi hingga Mesin Obras Dibagikan
16 November 2026 15:49
Kembali ke Almamater, Pimpinan Pelindo Suntik Motivasi 120 Siswa SMA Negeri 7 Soppeng
16 November 2026 14:58
Berita Populer
16 November 2026 15:54
16 November 2026 17:24
16 November 2026 10:12
16 November 2026 17:16
16 November 2026 13:43
