Jelang Pelantikan Presiden, Trump akan Divonis Dugaan Kasus Uang Tutup Mulut

BUKAMATA - Vonis untuk Donald Trump atas kasus uang tutup mulut akan jatuh pada 10 Januari 2024, kurang dari dua minggu sebelum dilantik menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat.

Hakim New York Juan Merchan mengisyaratkan, ia tidak akan menjatuhkan hukuman penjara, masa percobaan, atau denda. Trump juga diperbolehkan hadir secara langsung atau virtual dalam sidang tersebut.

Sementara itu, Trump berupaya memanfaatkan kemenangannya di pemilihan presiden atau pilpres AS untuk membatalkan kasus-kasus yang menjeratnya.

Di media sosial, politisi Partai Republik itu menolak perintah hakim dan menyebutnya serangan politik tidak sah.

Trump pada Mei 2024 dijatuhi 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis, terkait pembayaran uang 130.000 dollar AS (kini Rp 2,1 miliar) kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.

Kasus yang menjerat Trump juga terkait upaya menutupi ganti rugi kepada mantan pengacaranya, Michael Cohen.

Cohen saat hari-hari terakhir kampanye pilpres AS 2016 membayar Stormy Daniels agar tetap bungkam tentang dugaan hubungan seksual dengan Trump.

Trump lalu membantah semua kesalahan dan mengaku tidak bersalah, dengan alasan kasus itu upaya merusak kampanyenya di pilpres AS 2024.

Dalam unggahan di media sosial Truth Social miliknya pada Sabtu (4/1/2024), Trump mengatakan bahwa perintah hukuman hakim bertentangan dengan Konstitusi.

"Dan, jika dibiarkan berlaku, akan menjadi akhir dari masa jabatan presiden sebagaimana yang kita ketahui," lanjutnya.

Juru bicara Trump, Steven Cheung, sebelumnya menyebut perintah hakim hanya mencari-cari kesalahan.

"Presiden Trump harus diizinkan melanjutkan proses transisi presiden dan menjalankan tugas-tugas penting kepresidenan," kata Cheung.