Pemkab Maros Gelontorkan Rp 24 Miliar untuk BPJS, Komitmen Jaminan Kesehatan Warga

MAROS, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Pada tahun 2024 ini, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bupati Maros, Chaidir Syam, memastikan bahwa anggaran tersebut telah dibayarkan secara bertahap melalui program Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Hingga akhir tahun ini, Pemkab Maros telah menyelesaikan pembayaran iuran selama 11 bulan, dengan proses pembayaran bulan ke-12 sedang berlangsung.

“Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tanggungan 11 bulan, dan dalam pekan depan, pembayaran bulan ke-12 juga akan segera dituntaskan,” ujar Chaidir saat dihubungi, Kamis (19/12/2024).

Chaidir menegaskan, di tahun 2025, Pemkab Maros akan terus melanjutkan program UHC tanpa cut-off dengan menaikkan anggaran menjadi Rp 26 miliar. Langkah ini diambil sebagai upaya menjamin kebutuhan dasar kesehatan seluruh masyarakat Maros.

“Insya Allah, tahun depan kami tetap melanjutkan program ini. Kesehatan adalah kebutuhan utama, dan kami tidak ingin ada warga yang terkendala biaya saat membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Menurut Chaidir, pembayaran iuran yang tepat waktu menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga Maros mendapatkan perlindungan kesehatan. “Semua biaya sudah kami bayarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi, masyarakat tinggal fokus pada pemulihan kesehatannya tanpa harus memikirkan biaya,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menyebutkan bahwa dari total anggaran Rp 24 miliar, Pemkab Maros membayar sekitar Rp 2 miliar setiap bulan untuk mencakup 55 ribu jiwa yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan. Total penduduk yang tercover layanan JKN, baik mandiri maupun penerima bantuan iuran (PBI), kini mencapai 99 persen atau sekitar 400 ribu jiwa.

“Dengan capaian ini, Maros hampir mencapai 100 persen cakupan layanan kesehatan, sehingga layak mendapatkan penghargaan UHC Madya dari pemerintah pusat,” jelas Yunus.

Kabupaten Maros berhasil mendapatkan penghargaan UHC Award kategori Madya selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Maros, Nurbaya Basmar, turut mengapresiasi langkah Pemkab Maros yang telah melunasi iuran hingga bulan November.

“Alhamdulillah, Maros dan Takalar adalah dua kabupaten yang telah membayarkan iuran BPJS hingga 100 persen untuk peserta yang didaftarkan pemerintah daerah,” ungkap Nurbaya.

Melalui langkah ini, Kabupaten Maros terus menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama, memberikan teladan bagi daerah lain untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi warganya.