Pemerintah Siapkan Skema Bansos untuk Redam Efek PPN 12 persen

BUKAMATA  -- Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat menengah dan kecil sebelum memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sebelum bansos tersebut meluncur, kenaikan PPN yang sedianya berlaku 1 Januari 2025 berpeluang ditunda.

"Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," ujarLuhutdiTPS004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), seperti dikutip dari detikfinance.

Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul karena masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi yang terdampak

"Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ," terangnya.

Luhut mengungkapkan stimulus atau bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan PPN bukan berupa bantuan langsung tunai (BLT), tetapi subsidi listrik.

"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.

Ia juga menjamin anggaran negara cukup untuk membiayai bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan pajak.

"Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi, dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah," terangnya.