Bansos Gagal Transfer ke 1,3 Juta Keluarga, Kemensos Libatkan PPATK

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat menyikapi masalah gagal transfer Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,3 juta keluarga. Kemensos langsung berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Mensos Saifullah Yusuf, di Jakarta, kemarin, Rabu, 18 Juni 2025.

Mensos merinci, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah disalurkan ke 7,9 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan, bantuan pangan sembako telah diterima oleh lebih dari 14 juta keluarga.

Artinya, baru sekitar 78 persen bantuan yang berhasil ditransfer ke rekening penerima. Sisanya masih terkendala karena masalah rekening.

"Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bantuan sosial berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali yang gagal transfer," ujarnya.

Menurut Mensos, penyebab utama gagal transfer adalah rekening tidak aktif atau tidak ditemukan dalam sistem bank. Ada juga perbedaan antara nama dan nomor rekening penerima.

Saifullah menegaskan bahwa Kemensos akan bekerja sama dengan Himbara dan BPS guna menyelesaikan kendala ini. Jika perlu, mereka akan melibatkan PPATK.

"Supaya kita tahu apakah rekening ini valid atau ada hal mencurigakan," ucapnya.

Mensos ingin memastikan semua bantuan tepat sasaran. Penerima yang belum mendapatkan bantuan diminta segera melapor dan menyertakan bukti. Laporan bisa melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping, dinas sosial, atau Badan Pusat Statistik daerah.

Sebagian penerima belum mendapatkan bantuan karena pindah penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank milik negara. Pembukaan rekening baru secara kolektif membutuhkan waktu.

Pemerintah juga menyiapkan penambahan bantuan bagi 18,3 juta penerima bantuan sembako.

"Ini sudah siap ditransfer, tinggal menunggu teknis penyaluran," kata Mensos.

Sementara itu, Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono memastikan pihaknya terus memperbarui data. "Kolaborasi kami dengan Kementerian Sosial akan terus dijaga," ujarnya. (*)