Proses Uji Kelayakan Capim KPK Dimulai: OTT atau Pemanggilan, Mana Lebih Efektif?

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Komisi III DPR RI memulai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan (capim) dan 10 calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/11/2024). Proses penting ini dijadwalkan berlangsung hingga 21 November 2024 dengan tujuan memilih figur-figur terbaik untuk memimpin dan mengawasi KPK.

Dalam sesi awal uji kelayakan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengangkat isu strategis terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). Metode ini sering menjadi andalan KPK dalam memberantas korupsi, namun kerap mendapat sorotan terkait efektivitasnya dibandingkan dengan metode lain.

Frederik mempertanyakan alasan KPK lebih mengedepankan OTT meskipun biasanya telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk langsung memanggil tersangka.

“Kenapa KPK sering memilih OTT? Apa keunggulannya dibanding metode lain seperti pemanggilan langsung?” tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Komjen Polisi Setyo Budiyanto, salah satu capim KPK, menegaskan bahwa OTT masih menjadi alat strategis dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.

“OTT sering kali menjadi pintu masuk untuk membuka kasus yang lebih besar dan kompleks. Metode ini tetap relevan dan efektif untuk pemberantasan korupsi,” jelas Setyo.

Ia juga menekankan bahwa OTT memungkinkan KPK menjangkau praktik-praktik korupsi yang sulit terungkap melalui metode biasa.

Daftar Nama Capim dan Cadewas KPK
Proses seleksi ini menghadirkan nama-nama berpengalaman dari berbagai latar belakang. Berikut daftar calon pimpinan KPK yang diuji:

1. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK 2019-2023)
2. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman 2016-2020)
3. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
4. Fitroh Rohcahyanto (Eks Direktur Penuntutan KPK)
5. Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado)
6. Ida Budhiati (Eks Anggota DKPP)
7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK 2019-2024)
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Eks Kepala Badan Pengelola Keuangan DKI)
9. Poengky Indarti (Eks Komisioner Kompolnas)
10. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan).

Sementara itu, 10 calon dewan pengawas KPK yang diajukan meliputi:

1. Benny Jozua Mamoto (Eks Ketua Harian Kompolnas)
2. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
3. Elly Fariani (Eks Irjen Kemkominfo)
4. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
5. Hamdi Hassyarbaini (Presiden Komisaris Superbank)
6. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
7. Iskandar Mz (Eks Direktur Tipikor Mabes Polri)
8. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
9. Sumpeno (Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
10. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tipidum).

Uji kelayakan ini diharapkan menghasilkan pimpinan dan dewan pengawas yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Dengan pendekatan strategis seperti OTT dan penguatan institusi, KPK diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan transparansi di Indonesia.

“Proses ini adalah langkah krusial untuk memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antirasuah yang menjadi harapan rakyat,” ungkap salah satu anggota Komisi III DPR.