Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Perekaman e-KTP

JAKARTA, BUKAMATA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengoptimalkan perekaman e-KTP untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula. Hal ini dinilai penting guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengimbau pemerintah daerah terus berkoordinasi lintas instansi untuk kelancaran proses tersebut. 

"Kita minta agar jajaran pemerintah daerah berkoordinasi juga bersama teman-teman di wilayah. Juga sekolah, panti asuhan, pesantren, untuk memastikan direkamnya KTP pemilih pemula," ujar Bima Arya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin, 11 November 2024.

Wamendagri juga melihat sangat penting bagi pemilih dari berbagai kalangan, termasuk kelompok marginal dan disabilitas. Khususnya untuk mendapatkan haknya dalam memilih. 

Adapun aspek pendukung kesuksesan tahapan Pilkada, seperti keamanan, terus dipersiapkan secara matang. Kemendagri bekerja sama pula dengan Polri/TNI, Satpol PP, dan Satlinmas, untuk memastikan kelancaran Pilkada nanti.

Diketahui, Kemendagri mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan mendorong Pemda untuk menyelesaikan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Selain itu juga terus menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Bima Arya mengaku telah mengunjungi sejumlah daerah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya untuk memonitor potensi terjadinya kecurangan Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan dugaan ASN yang tidak netral.

"Dalam pertemuan itu kami sampaikan juga bahwa ada sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada pihak yang melanggar," kata Bima.

Bima mengatakan, sudah ada situation room yang dapat memonitor situasi di daerah menjelang Pilkada. 

Melalui desk Pilkada, tim Kemendagri memantau dinamika di daerah selama 24 jam. Bima menegaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. 

Hal itu dikarenakan, pada tahun 2024 Pilkada dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah. Penyelenggaraan Pilkada serentak ini sebagai upaya untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemda.

"Pilkada serentak ini juga kita harapkan bisa memperkuat sistem presidensial kita. Bisa mengokohkan kewenangan dari eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah," ucap Bima.  (*)