Dicopot Andi Rian Karena Diduga Langgar Netralitas, Dua Saudara Mentan Amran Sulaiman Malah Dapat Promosi Jabatan dari Kapolda Yudhiawan

MAKASSAR, BUKAMATA - Dua perwira polisi Polda Sulsel, AKP AMY dan AKP ASS, yang sebelumnya dicopot Irjen Pol Andi Rian R Djajadi karena diduga melanggar netralitas sebagai Anggota Polri, kini justru mendapat promosi jabatan dari Kapolda Irjen Pol Yudhiawan. Keduanya diketahui merupakan saudara Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

AKP AMY diangkat sebagai Paur Si STNK Subditregident Ditlantas Polda Sulsel, sementara AKP ASS dipercaya sebagai Kasipatwalairud Subditpatroliairud Ditpolairud Polda Sulsel.

Promosi ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolda Sulsel bernomor STR-695-XI-KEP-2024.

AKP AMY dan AKP ASS sebelumnya sempat dicopot dari jabatan mereka dan dipindahkan ke Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan.

Mereka diduga terlibat secara langsung dalam kegiatan politik, termasuk menghadiri deklarasi dan pendaftaran salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone.

Ironisnya, hingga kini keduanya belum menjalani sidang etik yang seharusnya menentukan nasib mereka dalam institusi Polri.

Meski proses hukum internal masih berlangsung, promosi jabatan yang mereka terima justru memicu pertanyaan dari publik.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam Pilkada serentak 2024. Ia memastikan setiap anggota yang melanggar akan ditindak tegas.

"Ini masih kita proses yah, tunggu sidang," ujar Yudhi, beberapa waktu lalu.

Dibeberkan Yudhi, segala sesuatu memiliki mekanisme. Tidak terkecuali terkait dugaan keterlibatan oknum Polisi dalam proses Pilkada.

"Ada temuan atau tidak nanti kita serahkan kepada Komisi. Semua ada mekanismenya," tandasnya.

Adapun Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Efendi yang dikonfirmasi membenarkan adanya informasi dua oknum perwira yang dicopot dari jabatannya tersebut.

"Kita memang lagi menangani ada dua orang perwira Polda Sulsel diduga terlibat aktif dalam kegiatan Pilkada di salah satu wilayah di Sulsel," ujar Zulham kepada awak media, Kamis, 19 September 2024 lalu.

Dikatakan Zulham, dua oknum perwira itu bukan hanya hadir, tapi juga diduga ikut mengantar saat proses pendaftaran ke kantor KPU.

Ia pun menerangkan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi bukti berdasarkan dokumentasi kedua oknum itu saat berada di lokasi deklarasi.

"Itu dibuktikan sementara, berdasarkan dokumentasi mereka berada di lokasi salah satu pasangan calon melakukan deklarasi dan mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon bupati," Zulham menuturkan.

Seperti diketahui sebelumnya, dugaan keterlibatan mereka menarik perhatian luas, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI yang memberikan perhatian serius pada kasus ini.

Seperti pada kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang berlangsung di Aula Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Kamis, 31 Oktober 2024, kasus ini menjadi salah satu topik.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Komisi III memberikan keterangannya usai pertemuan tersebut.

"Tadi kita membicarakan tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah," ujar Aboe Bakar.

Dikatakan Aboe Bakar, ia meminta jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel bersikap netral dalam proses Pilkada serentak ini.

"Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral)," tukasnya.

Ia pun tidak menutup perhatiannya pada dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tidak netral. Bahkan, keluar daerah tanpa izin dari pimpinan.

"Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral)," Aboe Bakar menuturkan.

Di tempat yang sama, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menuturkan hal senada dengan Aboe Bakar.

"Itu ada indikasi ke arah situ dan kita minta kepada pihak Kapolda supaya itu melakukan suatu tindakan terhadap anggota-anggota (yang tidak netral)," kata Sarifuddin.

Kata Sarifuddin, dirinya sudah meminta Bid Propam Polda Sulsel mengambil langkah tegas jika mendapatkan laporan masyarakat tentang ketidaknetralan anggota Polri.

"Saya juga meminta secara khusus pihak Bid Propam supaya turun tangan menangani kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan dari masyarakat," Sarifuddin menegaskan.

Pria yang telah menjadi anggota DPR RI sejak 2009 ini menekankan agar Polda Sulsel, Kejati, serta Bawaslu sebagai Gakkumdu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Makanya kita tekankan betul supaya anggota kepolisian, kejaksaan dan juga penyelenggara pemilu betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional, secara parsialitas dan menjaga netralitas," tandasnya. (*)