MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar mulai membahas kesiapan dan evaluasi Program Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 serta penyusunan Propemperda untuk tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin (4/11/2024) ini bertujuan memastikan peraturan daerah yang dihasilkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Basdir, menjelaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi Ranperda 2024 yang belum terselesaikan serta menyusun prioritas untuk Propemperda 2025.
“Pembahasan ini masih dalam tahap awal. Kami sedang menginventarisasi usulan Propemperda dari berbagai pihak, termasuk komisi-komisi DPRD dan pemerintah. Nantinya, semua usulan akan dirumuskan secara mendalam untuk menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda menyoroti pentingnya mengutamakan Ranperda yang memiliki urgensi tinggi. Prioritas diberikan kepada regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kualitas layanan publik.
“Program yang dimasukkan ke Propemperda 2025 akan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini, termasuk melanjutkan Ranperda 2024 yang sifatnya sangat penting namun belum rampung,” kata Basdir.
Ia juga menekankan bahwa produk hukum yang dihasilkan harus mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat diimplementasikan dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa Propemperda 2025 menghasilkan peraturan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain penyusunan baru, beberapa Propemperda yang diusulkan oleh pemerintah dan DPRD akan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.
Basdir mengungkapkan bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan baru juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan dan perubahan Propemperda.
Bapemperda DPRD Makassar berharap hasil dari Propemperda 2025 tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Makassar. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak, proses ini diharapkan menghasilkan peraturan yang relevan dan implementatif.
“Kami berkomitmen menyusun regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara DPRD, pemerintah, dan elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang bermanfaat,” tutup Basdir.
Rapat kerja Bapemperda ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan legislasi di Makassar, memastikan peraturan yang dihasilkan tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga solusi bagi tantangan yang dihadapi masyarakat.
BERITA TERKAIT
-
Bappeda Makassar Peringatkan Aparatur: Penyimpangan Keuangan Daerah Berhadapan dengan Hukum Serius
-
Bau dan Macet Menghantui, DPRD Desak Penanganan Serius Sampah Manggala
-
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
-
DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026
-
Munafri Telusuri Tompobulu Cari Solusi Atasi Keterbatasan Lahan Pekuburan di Makassar