Ribuan Tenaga Honorer Gelar Aksi Protes Rekrutmen PPPK, Pemkab Bone Hanya Prioritaskan Damkar dan Nakes

BONE, BUKAMATA - Ribuan tenaga honorer Kabupaten Bone menggelar aksi besar-besaran di halaman Kantor DPRD Bone, Kamis siang, 17 Oktober 2024.

Aksi para tenaga honorer ini untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka meminta DPRD menganulir kebijakan pemkab terkait kuota PPPK yang hanya memprioritaskan tenaga honorer damkar dan kesehatan.

Para honorer tenaga teknis ini menyayangkan kebijakan Pemkab Bone, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang hanya membuka dua formasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Salah seorang tenaga kontrak Pemkab Bone mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya. Salah satunya adalah meminta BKPSDM untuk membuka formasi honorer teknis yang bernaung di setiap OPD secara adil dan merata, bukan hanya terkhusus dua formasi yakni PPPK Damkar dan Tenaga Kesehatan.

"Seharusnya Pemkab Bone membuka formasi secara umum minimal satu orang per jurusan, agar ribuan tenaga kontrak yang bekerja di setiap OPD, kecamatan dan kelurahan juga memiliki peluang yang sama," kata Muhammad Akib. 

Selain itu, tenaga honorer juga mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran  keuangan untuk penerimaan PPPK honorer teknis. "Apabila pihak BKPSDM beralasan anggaran keuangan defisit, kenapa tetap membuka formasi dua OPD ini. Tentu ini tidak adil bagi tenaga honorer yang teknis, untuk itu memang lebih baik ditiadakan saja," terangnya.

Para pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasinya diterima langsung oleh sejumlah Anggota DPRD Bone, yakni Andi Muh. Salam, Rismono Sarlim, Rangga, dan Andi Idris Alang. Anggota DPRD kemudian berjanji untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para tenaga honorer ini.

"Kami menyampaikan aspirasi kepada semua teman-teman honor tenaga teknis ini dan apa yang menjadi tuntutan teman-teman akan segera kami tindak lanjuti dengan menggelar rapat kerja di DPRD. Selanjutnya, kami akan menggelar RDPU dan akan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan mencarikan solusi," kata Rismono Sarlim. (*)