Redaksi : Jumat, 11 Oktober 2024 22:56

MAROS, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp 100 juta dari Biaya Tak Terduga (BTT) guna menangani dampak kekeringan yang melanda sembilan kecamatan di wilayah tersebut. Anggaran ini dicairkan setelah status tanggap darurat bencana kekeringan resmi ditetapkan.

"Untuk tahap awal, kami ajukan Rp 100 juta yang akan digunakan untuk operasional kendaraan dan personel dalam penyaluran air bersih ke titik-titik yang membutuhkan," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros, Towadeng, kepada detikSulsel, Jumat (12/10/2024).

Towadeng menjelaskan bahwa pencairan dana BTT ini merupakan langkah mendesak mengingat anggaran BPBD Maros sudah habis, sementara kondisi kekeringan semakin mengkhawatirkan. "Kondisi anggaran kami terbatas, bahkan sudah habis, sehingga tidak ada pilihan lain selain menetapkan status tanggap darurat agar bisa menggunakan dana dari BTT," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran BTT bisa diatur secara bertahap tergantung pada kondisi lapangan. Namun, untuk tahap awal, Pemkab Maros baru mencairkan Rp 100 juta. "Jika hujan turun dalam sebulan ini, maka anggaran tersebut bisa segera dihentikan," tambah Towadeng.

Dalam upaya membantu warga yang terdampak, Pemkab Maros juga menyiagakan armada tangki air untuk mendistribusikan air bersih, dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang paling parah terdampak kekeringan. "Tidak semua wilayah bisa didatangi setiap hari, jadi kami akan fokus pada daerah yang sangat membutuhkan," lanjutnya.

Pemkab Maros menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 4 Oktober 2024 setelah 9 kecamatan dilaporkan mengalami krisis air bersih. Kecamatan yang paling terdampak adalah Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu. Diperkirakan 45.000 jiwa atau sekitar 7.000 Kepala Keluarga (KK) terdampak oleh kekeringan ini.

"Kekeringan paling parah terjadi di Kecamatan Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu," pungkas Towadeng.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Maros, diharapkan penanganan dampak kekeringan dapat segera teratasi dan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi.