Pelantikan DPRD Sulsel: 84 Legislator Resmi, NasDem Dominasi dengan 17 Kursi

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Sebanyak 84 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk periode 2024-2029 resmi dilantik pada hari ini, Selasa (24/9/2024), dalam sebuah upacara sakral yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sulsel, Makassar.

Meski seharusnya ada 85 anggota DPRD yang dilantik, satu anggota terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamsyah Ahmad, batal mengikuti prosesi karena terjerat kasus korupsi dan kini berstatus tersangka.

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir, terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait pemberhentian anggota DPRD periode 2019-2024 dan pengangkatan anggota DPRD yang baru.

Pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Zainuddin, yang memandu pengucapan sumpah dan janji jabatan para anggota DPRD yang baru. Usai pengucapan sumpah, mereka menerima pin emas sebagai simbol resmi status legislator serta penyerahan SK secara simbolis.

Dalam sumpahnya, para anggota DPRD berjanji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Sulsel dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Zainuddin yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang dilantik.

Ke-84 anggota DPRD yang dilantik merupakan caleg terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Partai NasDem menjadi pemenang dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 17 kursi. Diikuti oleh Golkar dengan 14 kursi, Gerindra 13 kursi, PPP 8 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 7 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura dengan 1 kursi.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas baru bagi para legislator DPRD Sulsel, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan.