Salahkan Dispora, KONI Ungkap Penyebab Perolehan Medali Sulsel Turun ke Peringkat 16 PON XXI

MEDAN, BUKAMATA - Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, mengaku prihatin dengan capaian medali Sulsel di PON XXI Aceh-Sumut. Sulsel berada di peringkat 16, turun drastis dibanding PON XX Papua, dimana Sulsel berada di peringkat 11.

Menurut Yasir Mahmud, capaian target emas yang dicanangkan dari 18 cabang olahraga (cabor) unggulan sebagian besar meleset. Hal ini disebabkan karena porsi pembinaan atlet yang tidak optimal akibat kurangnya dukungan anggaran pembinaan, yang berbeda jauh dibandingkan dengan provinsi lain.

"Sulsel menurunkan 402 atlet yang lolos ke PON XXI, namun tidak ada satupun yang mendapat fasilitas tryout atau sarana yang memadai. Kalaupun ada atlet yang melakukan tryout, sebagian besar menggunakan dana pribadi. Sementara itu, provinsi lain mendukung atlet mereka hingga latihan di luar negeri," ujar Yasir Machmud.

Ia juga menyoroti sarana dan prasarana latihan yang tidak memadai, sehingga para atlet tidak dapat berlatih secara maksimal. Hal ini diperparah dengan dukungan dana yang sangat minim serta perhatian pemerintah yang kurang terhadap perkembangan olahraga di Sulsel.

"Saat SYL menjabat sebagai Gubernur, anggaran hibah KONI untuk PON XIX di Jabar 2018 mencapai Rp68 miliar, PON XX sebesar Rp30 miliar, dan PON XXI kali ini hanya Rp17,5 miliar. Bagaimana kita bisa dipaksa sukses jika anggaran tidak mendukung," protes Yasir Mahmud.

Yasir Mahmud juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan anggaran olahraga prestasi, yang pada awalnya dikelola oleh KONI dalam bentuk hibah, kini diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.

Menurut Yasir, perubahan ini bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 79 dan 83, yang menyatakan bahwa anggaran olahraga prestasi seharusnya dikelola oleh KONI dengan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kami berharap ke depannya, olahraga prestasi ini dikembalikan ke porsi yang seharusnya, di mana KONI sebagai adhoc pemerintah di bidang olahraga diberikan wewenang untuk mengelola olahraga prestasi. Kami terkendala dengan kebijakan yang ada di Dispora karena beberapa item kegiatan yang lebih terjangkau jika dikelola oleh KONI, justru menjadi mahal ketika dikelola oleh Dispora," lanjutnya.

Selain itu, Yasir Mahmud pun mengeluhkan bahwa sebagian usulan anggaran sebesar Rp14 miliar yang diajukan KONI hilang dalam pengelolaan oleh Dispora. Beberapa item penting seperti biaya angkutan peralatan, biaya operasional lapangan saat atlet bertanding, dan bonus langsung tidak dianggarkan oleh Dispora.

Yasir Mahmud menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembinaan jangka panjang untuk menciptakan atlet berprestasi melalui pelatihan yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan sport science serta teknologi olahraga.

"Kami akan melakukan evaluasi bersama cabang olahraga dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola olahraga ke depan, terutama dalam menghadapi PON XXII di NTB/NTT pada tahun 2028 mendatang. Rapat Pleno dan Rapat Kerja Provinsi tahun 2024 akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi program olahraga ke depan," pungkasnya. (*)