Hamka B Kady Minta Audit Total Manajemen Keuangan BUMDes

BOGOR, BUKAMATA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, meminta agar dilakukan audit total terhadap manajemen keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, sumber keuangan BUMDes bersumber dari uang negara.

"Berdasarkan pengamatan sementara, hampir semua BUMDes perlu dievaluasi. Seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor. Maksud saya adalah harus ada evaluasi total terhadap manajemen pengelolaan BUMDes. Karena di dalam manajemen BUMDes, khususnya sumber keuangan itu bersumber dari uang negara. Oleh karena itu, saya berharap ada audit secara total," kata Hamka B Kady, di sela kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Desa Tugu Selatan Mandiri, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Agustus 2024.

Selanjutnya, kata Hamka B Kady, pihaknya akan menjabarkan, apakah audit dilaksanakan bersama daerah atau dilaksanakan secara sentral di Jakarta. Ia mengaku sangat khawatir apabila hampir 80 persen dana desa masuk di modal BUMDes.

"Padahal, dana desa sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk BUMDes, itu sifatnya sementara. Dana desa itu untuk kepentingan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan menggerakan ekonomi. Itulah tujuannya didirikan BUMDes. Makanya, sebagian dana desa itu dijadikan modal BUMDes," terangnya.

Menurut Hamka B Kady, pertumbuhan ekonomi desa sangat menentukan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan provinsi, yang otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Oleh karena itu, saya akan mencoba merumuskan bersama Menteri Desa bagaimana konsep pemeriksaan total terhadap penggunaan dana desa untuk modal BUMDes. Tetapi dari saya harus audit, apakah terjadi penyimpangan agar tidak terjadi yang kita tidak inginkan sesuai prinsip-prinsip keuangan yang sebenarnya, reward itu boleh saja, tetapi setelah dilakukan audit," jelasnya.

Membangun BUMDes, menurut Hamka B Kady, harus dirawat sedemikian rupa. "Harus diaudit karena kelemahan yang saya lihat ada di akunting, pembukuan, kontrol terhadap penggunaan dana," imbuhnya.

Hamka B Kady menambahkan, program ini untuk membangkitkan ekonomi desa. Karenanya, yang harus dilakukan adalah memperbaiki hal-hal yang belum baik, jangan sampai terjadi penyimpangan.

"Makanya saya tekankan masalah audit, persoalan manajemen keuangan yang baik. Nanti kita arahkan ke Kemendes bagian pelatihan dan pendidikan itu diaudit lalu diberi pelatihan bagaimana melakukan pembukuan, itu harus diajari dan didampingi. Itu konsep ke depan yang harus kita pikirkan. Kita tidak mau BUMDes ini gagal karena kami yakin dengan adanya BUMDes, perekonomian desa pasti maju," urainya. (*)