Bupati Luwu Utara Serahkan 106 Unit Bantuan Alsintan, Ada Pompa Air dan Traktor

LUWU UTARA, BUKAMATA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyerahkan bantuan 106 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Tahun Anggaran  2024 kepada 10 Kecamatan yang ada di Luwu Utara, Rabu, 6 Agustus 2024.

"Pengadaan alsintan untuk APBN Tahun Anggaran 2024 ini berupa pompa air yang bertujuan untuk menyediakan air hingga ke lahan sawah sehingga dapat mewujudkan Perluasan Areal Tanam (PAT), meningkatkan produktifitas dan mengantisipasi el nino dan perubahan iklim," kata Indah mengawali sambutan.

Indah menyebut jenis alat pertanian yang diserahkan terdiri dari traktor roda dua dan pompa air yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan produksi dan memantau setiap desa dalam hal pemanfaatan pompanisasi.

“Kebutuhan akan pompa atau pompanisasi di Kabupaten Luwu Utara masih sangat tinggi. Di mana total luas sawah yang masih membutuhkan pompanisasi seluas 24.855 hektare dari total luas sawah 29.175,55 hektare,” ucap bupati perempuan pertama di Sulsel itu.

“Untuk itu, Kementerian Pertanian mempunyai program yang menyasar 2 juta hektar lahan kering yang tujuannya untuk mengairi lahan di luar irigasi reguler dengan menggunakan pompa dalam antisipasi kekeringan akibat el nino,” sambungnya.

Orang nomor satu di Luwu Utara ini berharap, melalui bantuan tersebut bisa menjadi alat peningkatan kemampuan SDM petani sehingga mampu mengelola alsitan lebih baik, terawat, dan bertahan lebih lama.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Made Sudana, menyebutkan, penyerahan alsintan tersebut diikuti juga penyerahan dirigasi perpompaan tahun 2024 yang bersumber dari APBN sebanyak 6 unit di Kecamatan Bone-bone, Kecamatan Malangke, dan Baebunta selatan.

“Kecamtan Bone-Bone sebanyak 4 unit, Kecamatan Malangke 1 unit, dan Kecamatan Baebunta Selatan 1 unit,” jelas Made.

Penyerahan secara simbolis berlangsung di Aula La Galigo Kantor Bupati tersebut turut disaksikan Plt. Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan perangkat daerah. (*)