Israel Ajukan Syarat Pembubaran UNRWA untuk Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

BUKAMATA - Israel telah mengajukan syarat baru kepada komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Syarat tersebut adalah pembubaran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). UNRWA telah lama menjadi badan kepercayaan PBB untuk membantu pengungsi Palestina yang tempat tinggalnya terus disengketakan oleh Israel.

Menurut laporan The Guardian, permintaan Israel disampaikan oleh Kepala Staf Umum Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dalam diskusi dengan pejabat PBB di Israel pada awal Maret.

Proposal tersebut kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada pekan lalu.

Proposal tersebut mencakup transisi 300 hingga 400 staf UNRWA ke badan PBB yang sudah ada, seperti Program Pangan Dunia (WFP), atau ke organisasi baru yang fokus pada distribusi makanan di Gaza.

Namun, proposal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa badan baru yang diusulkan akan kurang efektif dalam mendistribusikan bantuan di Gaza.

UNRWA telah menjadi organisasi bantuan terbesar di Gaza, mempekerjakan 13.000 orang ketika konflik terjadi. Saat ini, hanya 3.000 staf yang masih bekerja. Selain mendistribusikan makanan, UNRWA juga memberikan layanan pendidikan dan medis penting di Gaza.

Namun, UNRWA mulai kehilangan dukungan dana setelah Israel mengklaim bahwa beberapa anggota stafnya terlibat dalam aksi penyerangan Israel pada 7 Oktober 2024.

Israel percaya bahwa beberapa staf UNRWA bekerja sama dengan Hamas dalam serangan dan penculikan sandera.

Akibat serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina dan meningkatkan keadaan kemanusiaan yang memprihatinkan di wilayah tersebut.

Bantuan kemanusiaan ke Gaza saat ini menjadi semakin penting karena kebutuhan mendesak penduduk yang terdampak konflik terus meningkat.

Israel menetapkan syarat pembubaran UNRWA sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan bantuan tersebut, sementara komunitas internasional masih mempertimbangkan implikasi dan solusi terbaik untuk situasi tersebut.