Lima Satker Kemenag Sulsel Bakal Diaudit BPK, Ada UIN Alauddin Makassar

MAKASSAR, BUKAMATA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan (Sulsel), Ali Yafid, mengimbau kepada lima Satker yang akan menjadi sasaran (sample) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Imbauan ini disampaikan Ali Yafid dalam sambutannya ketika menghadiri Entry Meeting Audit Terinci  atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Aula Lantai II Kanwil Kemenag Sulsel, Kamis 15 Februari 2024.

"Kami meyakini kehadiran BPK di Sulsel akan membawa manfaat dan membawa ilmu. Kedatangan beliau selain untuk meng-clearkan laporan keuangan, Insya Allah juga akan membagi ilmunya tentang tips dan trik membuat laporan keuangan yang baik dan benar," ujarnya

Makanya, lanjut Ali Yafid, ia mengimbau kepada lima Satker yang menjadi sampel di Sulsel, yaitu UIN Alauddin Makassar, UPT Asrama Haji Makassar, Balai Diklat Keagamaan Makassar (BDK), Balai Litbang Agama Makassar dan khususnya Kanwil Kemenag Sulsel agar membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan, khususnya dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan.

"Saya mohon kiranya teman-teman dari masing-masing Satker, terkhusus Kanwil Kemenag Sulsel agar disiapkan apa yang dibutuhkan (data) oleh tim auditor demi efektifitas dan efisiensi waktu," imbaunya.

Sementara itu, Ketua Tim 2 Auditor BPK RI, Cendy Arvian, membeberkan maksud lawatannya bersama Tim 9 kali ini adalah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap sampel di wilayah Kemenag Sulsel selama 25 hari ke depan terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024. 

"Pemeriksaan di Sulsel akan dilaksanakan selama 25 hari kalender. Mudah-mudahan semuanya lancar. Di Kemenag itu ada lebih lima ribu Satker, jadi ada sample seperti survei Pilpres. Semoga bisa memberi gambaran yang bisa mewakili populasi kemenag secara keseluruhan," ungkapnya.

Adapun pemeriksaan ini, kata Cendy Arvian adalah merupakan kegiatan rutin. "Yang kami periksa adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta efektifitas dari sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan Kemenag," jelasnya.

Lanjut Cendy, pemeriksaan ini merupakan rangkaian dari seluruh proses pemeriksaan di seluruh wilayah Indonesia. Dimana hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR.

"Kemenag telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga ini bisa dipertahankan, dan kami harapkan ada peningkatan dalam hal berkurangnya permasalahan  yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan juga peningkatan dalam penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi yang telah kami berikan," pungkasnya.

(*)