Pj Gubernur Sulsel Minta TPID Stabilkan Harga Sejumlah Komoditi di Malili

LUWU TIMUR, BUKAMATA - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) hingga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu Timur untuk turun tangan menstabilkan harga kebutuhan pokok di Malili.

Pasalnya, saat melakukan peninjauan di Pasar Malili, Luwu Timur, Senin, 22 Januari 2024, Bahtiar menemukan kenaikan sejumlah harga komoditi di daerah tersebut.

Peninjauan yang dilakukan tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengendalian inflasi. Di semua daerah, termasuk Luwu Timur, TPID dan seluruh Forkopimda terus melakukan koordinasi dan komunikasi untuk pengendalian inflasi, memastikan kebutuhan pokok tersedia dan harganya terjangkau.

Usai peninjauan, Bahtiar mengungkapkan, harga sejumlah komoditi seperti bawang merah, bawang putih, kentang, dan tomat relatif tinggi di pasaran. Begitupun dengan harga ikan dan ayam.

"Harga ikan, khususnya ikan bandeng kenaikannya sekitar Rp5.000. Tapi yang terpenting adalah barangnya tersedia. Begitu juga ayam. Jarak yang jauh, cuaca yang tidak bersahabat, menjadi pemicu kenaikan komoditi ini," ungkapnya.

"Harga tomat naik sampai 200 persen. Harganya Rp30 ribu per kilogram, idealnya itu hanya Rp15 ribu, bahkan Rp10 ribu per kilogram," sambungnya.

Salah satu yang juga menjadi perhatian Bahtiar adalah pasar tradisional di Malili yang masih terjadwal, atau bukan pasar harian. Adapun pasar tetap, jaraknya cukup jauh dari pemukiman penduduk di tiap kecamatan.

"Kita harap bisa berkoordinasi dengan Kementrian Perdagangan, bagaimana menghadirkan pasar representatif di daerah ini," imbuhnya.

Sementara, Bupati Luwu Timur, Budiman, mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditi di Luwu Timur disebabkan karena jarak yang cukup jauh dari daerah penyuplai. Kecuali buah-buahan dan jenis sayuran tertentu. Pihaknya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menstabilkan harga-harga di pasaran.

"Dalam waktu dekat ini kita akan koordinasi dan komunikasikan bagaimana mengatasi agar bisa harga normal kembali," pungkasnya. (*)