Dewi Yuliani : Selasa, 16 Januari 2024 22:46
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyerahkan sertipikat tanah, di Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju.

LUWU UTARA, BUKAMATA -  Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kembali menyerahkan sertipikat tanah. Kali ini, 360 sertipikat di Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, diserahkan Indah bersama Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Luwu Utara, Sukirman, Camat Sumakaju, Andi Rachmat, dan unsur Forkopincam, Senin, 15 Januari 2024.

"Sertipikat tanah ini selain untuk memberi legalitas atas tanah, juga untuk meminimalkan potensi konflik. Mungkin hari ini kita  tidak ada masalah tapi di masa yang akan datang kita tidak tahu ada yang tiba-tiba mengakui tanah tersebut," ucap Indah.

Kepada masyarakat penerima sertipikat, Indah menyampaikan terima kasih karena telah memudahkan pemerintah dalam menyukseskan program redistribusi tanah.

"Pemerintah berterima kasih  mulai dari kecamatan, desa, hingga masyarakat. Karena walaupun program ini ada kalau bapak/ibu tidak mendukung dengan data maka tidak akan terealisasi," tutur bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Indah pun meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertipikat tersebut.

"Pdf-kan untuk pengamanan aset. Fisiknya boleh dijadikan jaminan di perbankan sesuai kebutuhan tapi jangan untuk hal-hal konsumtif. Baiknya digunakan untuk anak sekolah ataupun modal usaha," pesan Indah.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Luwu Utara, Sukirman, mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati Luwu Utara sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria sekaligus Ketua Panitia Pertimbangan Landreform. Dukungan luar biasa dari ibu bupati yang intens komunikasi dengan kanwil dan pusat sehingga Luwu Utara menjadi kabupaten terbesar kedua yang mendapat program ini di Indonesia," kata Sukirman.

"Kami berterima kasih juga kepada pemerintah desa karena usulan Pak Kades sehingga kami bisa memenuhi target 8.150 persil tanah di 2023 yang artinya terealisasi 100 persen," jelas Sukirman.

Ia menyebutkan, untuk 2024 terdapat kuota 8.067 persil tanah yang terdiri dari redistribusi tanah, PTSL, dan lintas sektor. (*)