DPR Bela Keputusan Prabowo Tak Buka Data Pertahanan Saat Debat

BUKAMATA - Keputusan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menolak untuk membuka data pertahanan negara saat debat capres menuai pembelaan dari Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafidz, menyatakan bahwa data mengenai pertahanan negara bersifat rahasia dan bersifat confidential.

Menurut Meutya, data seputar pertahanan negara memiliki risiko yang signifikan terhadap kedaulatan negara jika disampaikan secara terbuka di depan publik.

"Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu," kata Meutya.

Ia menegaskan bahwa para calon presiden yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan tidak memahami risiko yang mungkin timbul. Data tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, dan keterbukaan di forum debat yang disiarkan secara langsung dapat menarik perhatian seluruh dunia.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa," ujar Meutya.

Meutya menjelaskan bahwa isu pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden. Ia menyoroti bahwa masalah pertahanan seharusnya tidak mengancam kedaulatan bangsa, dan dalam debat ini, calon pemimpin seharusnya menunjukkan sikap negarawan.

Legislator ini berharap rakyat bijak dan hati-hati dalam memilih pemimpin di masa depan, terutama dalam kondisi geopolitik dunia yang saat ini tidak stabil. Ia meminta publik untuk tetap berhati-hati dalam memahami narasi tentang pertahanan.