BUKAMATA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan keberhasilan dalam meningkatkan penyelesaian hutang masyarakat melalui Crash Program atau program keringanan utang. Selama tahun 2023, Kemenkeu mencatat penyelesaian sebanyak 2.821 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) melalui program ini.
"Dalam tahun 2023, jumlah piutang negara yang berhasil dilunasi meningkat dari sekitar 1.400-an menjadi lebih dari 2.800," ujar Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, dalam sebuah diskusi di kantor pusatnya, Jakarta, pada Rabu 21 Desember 2023.
Crash Program, diluncurkan untuk membantu masyarakat golongan bawah menyelesaikan utang mereka kepada pemerintah, khususnya dalam menghadapi dampak Covid-19. Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.
Utang yang termasuk dalam program ini mencakup berbagai kategori seperti biaya perawatan di rumah sakit milik pemerintah, biaya kuliah di kampus negeri, hingga sewa ruko kepada pemerintah daerah.
Program keringanan utang melibatkan restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok hingga 100%, dengan batas maksimal utang yang diberikan keringanan oleh pemerintah sebesar Rp 2 miliar.
Encep menjelaskan bahwa BKPN yang berhasil diselesaikan oleh Kemenkeu pada tahun 2023 melibatkan utang pembayaran kuliah dari enam mahasiswa, penyelesaian 1.345 tunggakan hutang pasien rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia, 766 berkas utang debitur, dan 695 BKPN lainnya. Total dana yang dianggarkan untuk penyelesaian ini mencapai Rp 159 miliar.
"Meskipun jumlahnya mungkin terlihat kecil, namun program ini telah memberikan bantuan kepada banyak individu yang tergolong dalam lapisan terbawah masyarakat, terutama yang kesulitan melunasi utang di rumah sakit dan kalangan mahasiswa," ujar Encep.
Encep menegaskan bahwa program keringanan utang ini akan berlanjut pada tahun 2024. Dia menargetkan peningkatan jumlah BKPN yang diselesaikan pada tahun depan, khususnya yang terkait dengan pemda, akan mencapai dua kali lipat.