Kabar Gembira! Tiap 3 Bulan Bakal ada Rekrutmen ASN , Segini Jumlahnya

BUKAMATA -  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merencanakan untuk melaksanakan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tiga bulan sekali.

Keputusan ini diambil dalam rangka menjalankan tujuh agenda reformasi dan transformasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Menurut Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, rekrutmen ASN yang dilakukan setiap tiga bulan merupakan bagian dari transformasi rekrutmen dan jabatan ASN ke depan.

"Jadi ke depan rekrutmen tidak lagi menjadi ritual dua atau satu tahunan karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN," ungkap Azwar Anas saat membuka RBXperience 2023 di Kabupaten Badung, Bali.

Sebelumnya, sistem rekrutmen yang dilakukan setiap dua atau satu tahunan menyebabkan beberapa kendala, terutama terkait dengan pegawai yang pensiun.

Misalnya, jika ada pegawai yang pensiun pada bulan Januari, dan perekrutan ASN baru dilakukan dua tahun kemudian, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengangkatan tenaga honorer.

Dalam sistem rekrutmen yang baru, Kementerian PAN-RB akan melakukan pendataan pegawai yang pensiun secara berkala.

"Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer, tapi langsung ASN," jelas Menteri PAN-RB.

Meskipun rekrutmen ASN akan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, jumlah penerimaan tidak akan langsung sebanding dengan jumlah pensiunan.

Misalnya, di Kementerian Keuangan, jika terdapat 600 orang pensiun, hanya sekitar 200 orang yang akan diterima, karena beberapa tenaga teknis akan dirampingkan dengan proses digitalisasi.

Selain itu, Kementerian PAN-RB juga berencana untuk membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang akan menyasar lulusan baru tahun 2024. Mereka yang direkrut dalam formasi ini akan difokuskan untuk menangani digitalisasi birokrasi.

"Ada banyak formasi usulan kepala daerah yang tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif adalah tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti dengan sistem digital," tambah Menteri PAN-RB.