BUKAMATA - Pemerintah mengiming-imingi para karyawan perusahaan yang mau pindah kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Menurutnya, karyawan tak akan dipungut pajak penghasilan 21 (PPh 21) jika bekerja di IKN.
"Tentu kita usahakan mendatangkan keramaian (di IKN), makanya salah satu fasilitas yang kita berikan adalah PPh 21 ditanggung pemerintah yang akan memberikan berbagai insentif bagi karyawan yang pindah ke sana," kata Yon dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.
Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.
Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.
Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.
Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.
Kedua, pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri. Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.
"Bagaimana mendesain insentif tadi, misal tax holiday, financial center, holding company, dan sebagainya untuk menciptakan industri-industri baru, termasuk UMKM juga," jelasnya.
"Keempat, kita akan dorong konsep green environment dan smart city sehingga kita juga memberikan berbagai fasilitas. Terutama, PPN di area-area yang terkait green environment," tutupnya.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Heboh! Tambang Batu Bara di IKN Rugikan Negara Rp5,7 Triliun
-
Di Tengah Pemangkasan Anggaran Besar-besaran, Dana Pembangunan IKN Justru Ditambah
-
Prabowo Akan Berkantor di IKN 17 Agustus 2028
-
Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Mulai Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?
-
Prabowo Akan Berkantor di IKN 4 Tahun Lagi, Ini Alasannya