Kombes Ngajib Wanti-wanti Anggotanya Hati-hati saat Pengamanan Pilpres 2024

MAKASSAR, BUKAMATA - Masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) telah dimulai. Aparat kepolisian dan TNI pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan, dan tentunya harus netral.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib, mengatakan, ia telah mewanti-wanti seluruh anggotanya untuk netral menjelang dan selama Pilpres 2024 berlangsung. Termasuk tidak berpose yang dilarang.

"Kami sudah mewanti-wanti seluruh anggota untuk berhati-hati pada saat kegiatan, baik yang meminta foto atau mengeluarkan tanda-tanda yang tidak diperbolehkan," ucap Ngajib.

Bila ada anggota yang melanggar, lanjut Kombes Ngajib, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Baik itu tindakan berupa disiplin atau bahkan sampai pemecatan.

"Kita akan melihat nanti, sejauh mana pelanggarannya. Tapi Insya Allah ini tidak ada, karena kita sudah tekankan untuk netral," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Mohammad Rano Alfath meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjaga netralitas aparat menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, Polri memiliki prinsip yang teguh dan akan tunduk kepada undang-undang, khususnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

"Sebagai mitra yang bekerja dekat dengan polri, saya meyakini sepenuhnya bahwa Pak Kapolri bisa secara penuh tanggung jawab dan profesional menjaga netralitas jajaran yang dipimpinnya. Komitmen ini juga tercermin dari surat telegram yang sudah ia terbitkan, sehingga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya," jelasnya kepada wartawan, Senin 27 November 2023, mengutip dari laman Polri.

Ia mengatakan, netralitas Polri merupakan hal yang krusial untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik dalam proses pemilu. Menurutnya netralitas tersebut dapat mempertahankan kepercayaan publik.

"Simpelnya, netralitas Polri adalah fondasi dari integritas pemilu. Netralitas aparat kepolisian membantu mempertahankan kepercayaan publik dalam proses demokrasi," ujarnya. (*)