
Presiden AS Joe Biden Tegaskan Penolakan Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Biden menjelaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk menghentikan perang saat ini, tetapi untuk mengakhiri masalah ini secara permanen.
BUKAMATANEWS - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menegaskan penolakan terhadap seruan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, meskipun adanya desakan dari berbagai komunitas global, termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan pada Sabtu (18/11), Biden menyatakan bahwa gagasan gencatan senjata tidak akan membawa perdamaian sejati di Gaza. Menurutnya, selama kelompok Hamas tetap berpegang pada ideologi kehancuran, gencatan senjata hanya akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan serangan lebih lanjut.
"Saat Hamas tetap teguh pada ideologi kehancurannya, gencatan senjata bukanlah jalan menuju perdamaian. Setiap gencatan senjata bagi Hamas adalah kesempatan untuk membangun kembali persediaan roket, menyiapkan pejuang, dan melancarkan kembali serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah," ujar Biden dalam artikelnya di Washington Post.
Biden menjelaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk menghentikan perang saat ini, tetapi untuk mengakhiri masalah ini secara permanen. Ia berkomitmen untuk memutus siklus kekerasan di Gaza, membangun kestabilan yang lebih kuat di Gaza, dan menciptakan solusi bagi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Presiden AS juga mengimbau Israel untuk menghormati hukum humaniter internasional dan mengurangi jumlah korban sipil dalam operasi militer mereka di wilayah Palestina.
"Saya telah menegaskan kepada para pejabat Israel bahwa kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan, dan pelaku kekerasan harus bertanggung jawab. AS siap mengeluarkan larangan visa bagi para pelaku kekerasan di Tepi Barat," tegas Biden.
Menanggapi konflik di Gaza, Biden menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengatasi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan tunggal, terutama di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi.
Pernyataan resmi ini mencerminkan sikap tegas AS terkait konflik di Gaza, meski mendapat tekanan dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral sebelumnya.
News Feed
Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas OPD Lewat Bimtek Arsitektur SPBE
23 Oktober 2025 19:40
Kurang dari 24 Jam, Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Curanmor di Bontocani Bone
23 Oktober 2025 17:54
13.224 PPPK Kemenag Dilantik, Termuda Usia 20 Tahunan
23 Oktober 2025 17:47