Tahun Ini, Pemprov Anggarkan Rp224 Miliar Dana Pilgub Sulsel

MAKASSAR, BUKAMATA - Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel telah menyepakati anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel sebesar Rp224 miliar pada tahun ini, melalui pembahasan APBD Perubahan. Anggaran ini baru sekitar 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Pilgub Sulsel, yang akan dihelat tahun 2024 mendatang.

Sebagai tindaklanjut, Pemprov Sulsel melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan KPU Sulsel serta Bawaslu Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyampaikan, penandatangan NPHD dana Pilgub bersama dengan Pemprov Sulsel diharapkan dapat menjadi pematik untuk daerah sesegera melakukan NPHD bersama dengan pihak penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing.

Ia membeberkan, adapun nilai hibah yang diserahkan Pemprov Sulsel itu berkisar Rp150 miliar. "Rp150 miliar lebih sudah deal (NPHD), seperti itu perencanaan yang kita bangun bersama dengan pemerintah. Total anggaran Rp387 miliar," paparnya.

Ia mengutarakan, sekaitan dengan jika memang terjadi perubahan anggaran nantinya tentu akan melalui komunikasi bersama dengan Pemprov Sulsel. "Kalau ada hal yang sifatnya penting, kita melakukan (tambahan kegiatan, red) yang lain, dan belum kita bicarakan, kan ada namanya adendum," jelasnya.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan, dari total anggaran yang diajukan sebelumnya dengan kisaran Rp173 miliar, telah disepakati 40 persen dari dana itu.

"Kami dari total dari Rp173 miliar. Jadi, kalau 40 persen mungkin sekitar Rp50 miliar," ungkapnya.

Ia mengutarakan, pun dengan perubahan kegiatan yang bisa saja terjadi kedepannya, juga tidak akan mempengaruhi kesepakatan bersama dengan Pemprov Sulsel.

"Angkanya sudah pas, jadi kami tidak ada perubahan dan penambahan, karena kami kan tidak ada operasional teknis yah, semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan, lebih kepada penguatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu saja," jelasnya.

"Juga ada perubahan angka seperti perubahan TPS yah berarti ada penambahan petugas TPS di lapangan, tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari anggaran tersebut," sambungnya.

Dari pembagian diatas jika diasumsikan dari total dana Pilgub yang telah disepakati Rp224 miliar. Dengan rincian, untuk Bawaslu Sulsel Rp50 miliar, KPU Sulsel Rp150 miliar, serta dana untuk pengamanan itu Rp24 miliar.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, Penandatanganan NPHD Dana Pilgub untuk tingkatan provinsi, Sulsel menjadi daerah pertama yang melakukan NPHD bersama dengan pihak penyelenggara Pemilu. Bahkan kata dia, tak hanya memperhatikan kecepatan, tentu juga harus memperhatikan agenda kenegaraan yang secara yuridis telah terukir.

"Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus," ungkap bahtiar

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan, dari penandatanganan NPHD itu diharapkan dapat memaksimalkan proses demokrasi, secara khusus Pilgub Sulsel. Apalagi Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel telah menyepakati 40 persen dana Pilgub di tahun anggaran 2023 melalui pembahasan APBD Perubahan.

"Kemarin di penetapan APBD-P keseluruhan terkait dengan anggaran untuk nantinya Pilkada dari APBD (2023, red) kita. Intinya kita sudah menyepakati dan kita sudah menandatangani antara DPRD dan Gubernur, tentunya harapan kita dengan anggaran ini Inshaa allah kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulsel dengan baik," pungkasnya. (**)