Hacker Rusia Retas Sistem Komputer Ukraina untuk Dapatkan Bukti Kejahatan Perang

BUKAMATA- Mata-mata Rusia dilaporkan telah menggunakan peretas untuk mengeksploitasi sistem komputer di lembaga penegak hukum di Ukraina.

Tindakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan bukti terkait dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Yurii Shchyhol, kepala pertahanan siber State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine (SSSCIP), mengungkapkan bahwa para peretas yang terlibat dalam kampanye ini berasal dari badan intelijen luar negeri, dalam negeri, dan militer Rusia.

Mereka telah meningkatkan serangan intrusi digital yang ditujukan kepada kantor dan departemen Kejaksaan Agung Ukraina yang memiliki dokumen terkait kejahatan perang.

"Ada perubahan fokus, dari fasilitas energi menuju institusi penegakan hukum yang sebelumnya jarang menjadi target," kata Shchyhol.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa para peretas tengah mengumpulkan bukti terkait kejahatan perang Rusia di Ukraina dengan maksud untuk mendukung penyelidikan Ukraina.

Laporan SSSCIP mendatang akan mencatat aktivitas spionase ini, yang juga mencakup upaya untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang warga negara Rusia yang ditahan di Ukraina.

Upaya ini bertujuan untuk membantu mereka menghindari penuntutan hukum dan kembali ke Rusia. Kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini diyakini merupakan bagian dari badan intelijen GRU dan FSB Rusia.

Meskipun Shchyhol tidak merinci unit spesifik yang menjadi target peretasan ini, ia menyatakan peningkatan signifikan dalam insiden keamanan siber yang didokumentasikan oleh SSSCIP dalam enam bulan pertama tahun ini.

Para peretas Rusia, menurut Shchyhol, fokus pada badan-badan pemerintah dan berupaya mendapatkan akses ke server email mereka. Namun, pihak berwenang Rusia belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini.

Pada sisi lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Belanda mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di jaringan komputernya, yang menjadi perhatian utama setelah mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret.

Keberlanjutan dari peretasan dan respons dari pihak berwenang akan terus dipantau dalam perkembangan selanjutnya.