Meski di PHP Anies, Cawapres Bukan Syarat untuk Koalisi Demokrat

BUKAMATA - Setelah Capres Anies Baswedan tidak mengakomodir Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono jadi calon Wakil Presiden.

Kini partai Demokrat intens komunikasi dan saling menjejaki dengan petinggi partai untuk kembali bangun koalisi baru di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

"Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi sebagai syarat untuk berkoalisi," kata Herzaky di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Herzaky mengatakan, AHY tidak pernah meminta cawapres saat masih berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Ia mengatakan alasan Demokrat merasa dikhianati pasca Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres adalah karena Anies sudah meminang AHY terlebih dahulu. Dengan demikian, Herzaky menegaskan AHY tidak pernah memaksa menjadi cawapres.

"Sudah jelas, bukan masih ingin. Sudah jelas dari koalisi sebelumnya sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan harus menjadi cawapres," ujar Herzaky.

Dalam kesempatan itu, Herzaky menyebut salah satu keputusan dalam pertemuan 38 DPD Demokrat hari ini adalah meminta DPP dan Majelis Tinggi agar menutup pintu dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres. DPD menegaskan tidak boleh terjadi kondisi cinta lama bersemi kembali (CLBK).

"Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi," kata dia.

Selain itu, Herzaky mengatakan sebagian besar DPD juga sudah mengusulkan agar Demokrat merujuk pada dua pilihan dan bahkan sudah mengerucut ke kubu tertentu. Namun demikian, ia mengaku tidak berani membeberkan dua pilihan tersebut.

Pun menurutnya usulan DPD bukan merupakan keputusan akhir, sebab hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti pembahasan di DPP dan Majelis Tinggi.