Pemkab Takalar Membantah Dugaan Aliran Dana untuk LSM dan Media Terkait Rencana Industri

TAKALAR, BUKAMATA - Dalam mengatasi dugaan adanya aliran dana yang disebut-sebut untuk mengamankan LSM dan media dalam konteks rencana pengembangan kawasan industri di Takalar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar memberikan klarifikasi resmi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H Muhammad Hasbi, dengan tegas membantah adanya klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa semua tudingan yang beredar hanyalah dugaan belaka.

Dalam pernyataannya, Hasbi menjelaskan, "Pertama, saya ingin menyatakan bahwa itu hanya dugaan. Kami menghormati hak setiap individu untuk berpendapat. Namun, karena pemerintah daerah juga disebutkan dalam isu ini, kami merasa perlu untuk memberikan klarifikasi yang jelas dan tegas, bahwa tidak ada aliran dana yang diberikan kepada LSM dan media."

Sekda Hasbi menegaskan bahwa pertemuan yang diadakan sebelum investor memulai aktivitas pengembangan kawasan industri di Desa Laikang tidak memiliki hubungan dengan adanya dana untuk menekan media atau LSM.

"Pertemuan itu diadakan sebagai bagian dari upaya untuk menjelaskan kepada warga, terutama warga Desa Laikang, mengenai rencana investasi ini. Kami ingin memastikan tidak terjadi miskomunikasi atau pemahaman yang salah di antara mereka dan juga dengan pemerintah daerah.

Warga diundang, bersama-sama dengan LSM, media, dan tokoh masyarakat Mangarabombang, untuk mendengarkan rencana pengembangan kawasan industri. Tidak ada keterkaitan dengan uang pengamanan sebesar ratusan juta yang disebutkan. Jika ada uang yang dibagikan dalam pertemuan itu, itu hanya merupakan penggantian biaya transportasi karena mereka diundang ke Makassar," paparnya.

Sekda juga menyebutkan bahwa pihak investor telah menjelaskan rencana pengembangan kawasan industri di Mangarabombang dalam pertemuan tersebut. Lebih lanjut, Hasbi mengharapkan agar semua pihak dapat menahan diri dalam memberikan tanggapan terhadap rencana kawasan industri di Desa Laikang.

Menurutnya, selama ini, proses yang sedang berlangsung telah sesuai dengan regulasi dan perundangan yang berlaku.

Dalam situasi ini, Pemkab Takalar tetap berkomitmen untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam semua langkah yang diambil terkait rencana pengembangan kawasan industri.