Diskusi Kebangsaan, None Kumpulkan Tokoh se Kabupaten Gowa

MAKASSAR, BUKAMATA - Tokoh Sulawesi Selatan (Sulsel), Irman "None" Yasin Limpo, menggelar Diskusi Gerakan 78 Indonesia Raya, di Kampus Al Azhar Makassar, baru-baru ini. Dalam diskusi ini, hadir para tokoh se Kabupaten Gowa.

Irman "None" Yasin Limpo  yang juga merupakan Founder Gerakan 78, mengungkapkan, diskusi ini sengaja dilaksanakan di Kampus Al Azhar, karena jika menginginkan perubahan maka harus dimulai dari pendidikan. Yang paling utama adalah pendidikan dasar, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Semua dimulai dari pendidikan. Yang paling utama pendidikan dasar. Kalau salah di golden age, maka salah seterusnya. Sikap bisa berubah, tapi karakter dasar sudah terbentuk. 78 tahun ke depan, kita harus mulai mengubah dengan berkontribusi mempersiapkan masa depan anak-anak kita," ujarnya.

None mengaku memulai Gerakan 78 Indonesia Raya ini dengan mengunjungi dan berdiskusi dengan para tokoh di Kabupaten Gowa. Dari hasil diskusi itu kemudian muncul beragam isu atau masalah yang selama ini dan akan terjadi nantinya di Kabupaten Gowa.

Meski demikian, None mengapresiasi pembangunan di Kabupaten Gowa yang sudah sangat baik dan maju selama ini. Tapi, ada sejumlah dinamika masalah yang akan dihadapi.

"Banjir, macet, parkir, sampah, pedagang kaki lima, pengangguran dan kriminalitas, pendidikan, pemukiman, pelayanan publik, kesehatan, pedestrian, ekosistem, dan lingkungan hidup, merupakan sederet masalah yang saat ini sudah terjadi dan nanti akan terjadi di Kabupaten Gowa. Ini berdasarkan analisis setelah saya bertemu dan berdiskusi dengan para tokoh di Kabupaten Gowa," terangnya.

Dalam diskusi tersebut, None lagi-lagi menekankan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta kesejahteraan para guru. Saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, ia memperjuangkan agar para guru SMA/SMK mendapatkan TPP.

"Para guru PAUD dengan gajinya saat ini tentu tidak akan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, karena kehidupan mereka masih jauh dari kata sejahtera. Ini harus kita dorong bersama. Jangan lagi bicara soal kewenangan siapa, karena ini adalah tanggungjawab pemerintah," pungkasnya. (*)