Gandeng 67 Sekolah Swasta di SPMB, Ketua BMPS Sulsel Apresiasi Pemkot Makassar

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Anggota Dewan Pendidikan Sulsel sekaligus Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengapresiasi program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pemerintah Kota Makassar.

None, sapaannya, memuji kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menggandeng 67 sekolah swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan besar dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

None bahkan menyebut program tersebut sebagai salah satu kebijakan penerimaan peserta didik paling berkeadilan yang pernah diterapkan di Indonesia.

"Ini program penerimaan siswa baru paling berkeadilan di Sulawesi Selatan sejak Indonesia merdeka. Sebagai Anggota Dewan Pendidikan, saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar," ujar None, Sabtu, 27 Juni 2026.

Pemkot Makassar bekerja sama dengan 67 sekolah swasta untuk menampung lulusan SD yang belum memperoleh kursi di SMP negeri. Program tersebut menjadi solusi atas tingginya jumlah calon peserta didik, khususnya di kawasan padat penduduk maupun wilayah yang daya tampung sekolah negerinya masih terbatas.

Menurut None, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan belajar kepada seluruh anak, tetapi juga memperkuat eksistensi sekolah swasta sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan sekolah-sekolah swasta, hampir seluruh kuota yang disiapkan telah terisi melalui mekanisme yang difasilitasi Dinas Pendidikan Kota Makassar.

"Faktanya, berdasarkan hasil rapat dengan sekolah swasta, semuanya terisi karena didrop oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar," katanya.

Ia menjelaskan, siswa yang tidak lolos seleksi di SMP negeri tetap memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah swasta mitra. Biaya pendidikan mereka juga ditanggung pemerintah sehingga tidak membebani orang tua.

"Siswa yang tidak terdaftar di sekolah negeri didrop oleh dinas ke sekolah swasta dan dibiayai oleh pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari komitmen Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) dalam membangun kualitas pendidikan secara menyeluruh, tanpa membedakan sekolah negeri maupun swasta.

None menilai selama kepemimpinan Appi, berbagai program peningkatan kompetensi guru melibatkan sekolah swasta sehingga kualitas pembelajaran semakin merata.

"Selama Appi menjadi wali kota, pelatihan guru banyak melibatkan sekolah swasta. Jadi kualitas pendidikan di sekolah swasta juga semakin tinggi," ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas tenaga pendidik, sekolah-sekolah swasta juga mendapat dukungan melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sehingga mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemkot Makassar dalam menjalankan ketentuan Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 mengenai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru yang lebih transparan dan berkeadilan.

Tak hanya itu, ia menilai keberanian Pemerintah Kota Makassar mengakhiri praktik penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah secara berkepanjangan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan.

"Appi konsisten memajukan pendidikan. Salah satunya berani menghilangkan Plt kepala sekolah di sekolah negeri,"katanya.

None juga memuji koordinasi yang dibangun Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta, hingga organisasi pendidikan. Menurutnya, pertukaran data dan informasi yang berjalan baik menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan SPMB tahun ini.

"Koordinasi kepala dinas dengan semua elemen pendidikan sangat bagus. Ada pertukaran data dan informasi yang berjalan baik. Saya berharap pemerintah provinsi bisa belajar dari Pemerintah Kota Makassar," ujarnya.

Ia menambahkan, model kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta seperti yang diterapkan di Makassar masih tergolong langka di Indonesia.

"Setahu saya, baru ada Jakarta, Jawa Barat, kemudian Makassar yang menjalankan pola seperti ini," tutupnya.

Melalui kemitraan dengan 67 sekolah swasta, Pemkot Makassar berharap seluruh lulusan sekolah dasar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah negeri dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. (*)