Dipimpin PJ Bupati Dr.Setiawan Aswad, Kabupaten Takalar Jadi Tuan Rumah Rapat Pengendalian Inflasi dan Pemberian Reward

TAKALAR, BUKAMATA - Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah berlangsung secara hybrid untuk membahas langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di daerah. Acara ini juga dijadikan kesempatan untuk memberikan reward berupa insentif fiskal secara simbolis kepada 33 daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengendalian inflasi selama periode pertama. Rapat tersebut dipimpin oleh PJ Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Staf Ahli, Dandim, Kajari, Polres, BKAD, Bappelitbangda, Kesbangpol, BPS, Dinsos PMS, Dinas Ketapang Holtikultura, Disperindag, Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam.

Salah satu fokus utama rapat ini adalah membahas kondisi inflasi di Kabupaten Takalar pada Juni 2023 yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Makassar, yang dirilis oleh BPS. Kabupaten Takalar mengalami deflasi sebesar -0,23% (mtm) dari bulan sebelumnya, dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 1,81% (ytd). Meskipun tingkat inflasi tahunan masih di atas rentang sasaran inflasi 3±1%, angka tersebut berada di bawah kondisi inflasi nasional yang mencapai 3,52% (yoy) dan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 4,43% (yoy). Selain itu, tingkat inflasi tahunan juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, yaitu dari 4,78% (yoy) menjadi 4,13% (yoy).

PJ Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad, menyampaikan, "Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Di Kabupaten Takalar, tiga kelompok pengeluaran yang memberikan andil/signifikansi dalam inflasi (yoy) pada Juni 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,99%; kelompok transportasi sebesar 1,49%; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20%."

Pemerintah daerah diimbau untuk mengambil tindakan dalam menghadapi dinamika inflasi yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global, tantangan iklim dan cuaca, serta isu disparitas, terutama inflasi volatile food. Upaya ini mencakup langkah-langkah seperti peningkatan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Di samping itu, disarankan untuk mengadopsi agenda aksi dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang sesuai dengan kategori dan kondisi daerah masing-masing. Hasil rilis Juli 2023 oleh BAPANAS mengenai Situasi Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori Waspada.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini bertujuan untuk mencari langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan kinerja pengendalian inflasi di daerah. Pemberian reward berupa insentif fiskal kepada 33 daerah yang telah menunjukkan kinerja baik merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah untuk mendorong upaya pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting untuk menguatkan sinergi antarpihak dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi di tingkat daerah.